Akademisi Dilibatkan Bahas Penggabungan Dinas

MAKASSAR, BKM–Akademisi dari Universitas Hasanuddin akan dilibatkan dalam pembahasan rencana penggabungan sejumlah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang layak disatukan.
Misalnya saja, penggabungan antara Dinas Perumahan dan Perkantoran akan digabungkan kembali ke Dinas Pekerjaan Umum.
Saat ini anggota dewan dari Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kota Makassar masih melakukan kajian dari program legislasi daerah (Prolegda) terkait perubahan ketiga atau Revisi Peraturan Daerah No 3/2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang diusulkan Pemkot Makassar.
Ketua Komisi A Komisi A, Abdul Wahab Tahir mengatakan, beberapa SKPD memang sulit dilakukan pengawasan serta boros. Hal itu kata Wahab, akandikaji untuk dijadikan satu SKPD.”Kalau satu pasti pengawasannya tidak terlalu rumit, serta pastinya akan lebih efisienkan penggunaan anggarannya,” jelas Wahab, akhir pekan lalu.
Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, ke depan, DPRD akan mengkaji pembauran Dinas PU dengan Dinas Perumahan dan perkantoran. Menurut dia, dua SKPD itu tidak ada kendala besar jika dijadikan satu, sebab apa yang dilaksanakan kedua dinas itu tetap saja sama.
“Bukannya Dinas Perumahan tidak bekerja, tapi hanya untuk memaksimalkan seluruh tenaga. Apalagi, tugas mereka layak ditangani PU, jadi tinggal dibuatkan bidang tersendiri,” paparnya.
Lanjut dia, untuk memaksimalkan seluruh proses itu, Komisi A sebagai inisiatornya sudah menyusun jadwal interen untuk melaksanaan kajiannya. Tidak hanya itu sejumlah perguruan tinggi negeri yang telah memiliki uji kompotensi dan kapabilitas yang layak juga akan dilibatkan.”Pelibatan akademisi dalam pembahasan Prolegda sangatpenting, sebab mereka banyak mengetahui bidang pemerintahan,” jelasnya.
Menyikapi hal itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar, M Sabri mengaku sepakat dengan inisiatif Prolegda dari Komisi A yang mencoba menggabungkan dinas yang layak. Sabri mengatakan, hal tersebut harus mendapat dukungan dari masyarakat. Banyak pengaruh positif yang diperoleh, salah satunya penghematan keuangan negara.”Kita patut apresiasi, ada banyak anggaran negara yang dapat dimanfaatkan, sebab dalam satu dinas banyak pengeluaran, seperti tunjangan jabatan, kendaraan, honor kepanitiaan, pokoknya banyak bagian uang negara hanya untuk tunjangan. Jadi kalau bisa disatukan lebih baik lagi,” paparnya.(ita/war/c)