Balegda Diminta Segera Tuntaskan Prolegda

PASANGKAYU, BKM — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Provinsi Sulawesi Barat berjanji ikut menggenjot penyelesaian Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2015. Demikian disampaikan Ketua DPRD Matra, Lukman Said di sela-sela memimpin sidang paripurna dengan agenda pembukaan masa sidang tahun 2016 di Matra, akhir pekan lalu.
Dikatakan, sidang ini sudah merupakan agenda rutin tiap awal tahun sebagai penanda dimulainya agenda kerja DPRD Matra dalam tahun ini. DPRD Matra masih menyisakan sejumlah pekerjaan dari tahun 2015. Terutama masala agenda Prolegda 2015. Karena yang terselesaikan baru sekitar 30 persen.
Lukman yang juga Ketua DPC PDIP Matra ini berharap agar Badan Legislasi Daerah (Balegda) segera menuntaskan Prolegda tersebut. Paling tidak rampung pada akhir Januari 2016. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) adalah salah satu fungsi DPRD yang paling banyak disoroti masyarakat.
Hal itu dimaklumi karena salah satu ukuran keberhasilan DPRD adalah mampu menjalankan fungsi legislasinya dengan baik. Apalagi, kata Lukman, beberapa Ranperda yang masuk dalam Prolegda 2015 sudah sangat urgen untuk segera ditetapkan. ”Saya minta dalam Januari ini Ranperda tentang biaya transportasi jamaah haji, Ranperda tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, Ranperda tentang pembentukan desa, kemudian Ranperda tentang tarif pelayanan di RSUD Matra sudah bisa ditetapkan. Dan saya meminta para pimpinan fraksi bisa melakukan pertemuan ditingkat fraksinya agar para anggota fraksinya bisa rajin berkantor,” ujar Lukman.
Dikatakan, dari 14 Ranperda yang masuk dalam Prolegda 2015, baru tiga Ranperda yang bisa diselesaikan. Sementara sisanya menjadi warisan pekerjaan DPRD Matra di 2016. Tiga Ranperda yang belum terselesaikan merupakan ranperda inisiatif DPRD Matra. ”Hal ini yang hendaknya menjadi perhatian bersama agar menuntaskan Ranperda itu untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda,” tegasnya.
Ketua Balegda Matra, Ikram Ibrahim, menolak jika dikatakan Balegda Matra selama ini tidak bekerja maksimal. Ia beralasan, tidak rampungnya Prolegda 2015 karena penyusunan draft Ranperda tersendat di eksekutif. ”Mana ada Pemkab Matra menyodorkan draft Ranperdanya kepada kami untuk dibahas. Jadi jangan salahkan kami. Saya juga sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan mereka namun toh draft Ranperda-nya belum juga diserahkan hingga saat ini,” keluh politisi PPP ini. (*mir)