MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar kebanjiran saran dan aduan dari masyarakat terkait rekam jejak para calon kepala sekolah yang dinyatakan lolos tes kompetensi dan wawancara, Minggu (10/1) lalu.
Di hari ketiga masa uji publik, sebanyak 215 pengaduan berbentuk saran dan dukungan masyarakat masuk ke Pemerintah Kota Makassar melalui hotline di nomor 08114133569.
Hotline tersebut telah disiapkan pemkot untuk menampung saran, aduan dan dukungan warga terkait pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah.
Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar, Firman Hamid Pagarra, Rabu (13/1) mengatakan, di hari ketigapelaksanaan uji publik, pihaknya telah menerima sebanyak 215 pengaduan masyarakat.
“Kita menerima 215 pengaduan warga. Pengaduan rata-rata soal jejak rekam calon, dukungan warga soal transparansi seleksi calon kepsek. Bahkan ada warga yang menyatakan telah mengumpulkan 100 tanda tangan dari tokoh masyarakat yang intinya menolak salah satu calon kepsek untuk diloloskan karena melakukan pungutan liar (pungli),” katanya.
Firman menambahkan, tanggapan, aduan dan dukungan warga akan terus berdatangan hingga akhir masa uji publik.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Makassar, kembali menerima tiga pengaduan dari warga, kemarin. Dari tiga pengaduan yang masuk, berarti sudah tujuh pengaduan yang diterima setelah sehari sebelumnya Disdikbud menerima empat pengaduan yang juga datang dari warga.
Sekretaris Disdikbud Kota Makassar, Aryati puspitasari Abady mengatakan, rata-rata pengaduan yang masuk diantar langsung masyarakat ke Kantor Disdikbud di Jalan Hertasning. Mereka juga membawa data, bukti dan identitas pengadu.
Hanya saja, Aryati belum ingin membeberkan identitas calok kepsek yang dilaporkan.”Kami belum bisa membeberkan nama-nama calon kepsek yang dilapor.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Disdikbud Kota Makassar, Hasbi membenarkan pengaduan yang masuk ke institusinya.
“Ada beberapa pengaduan masyarakat yang masuk ke kami, terkait rekam jejak calon kepsek. Disdikbud juga masih akan menindaklanjuti sebelum menjadi bahan evaluasi. Apalagi, rata-rata pengaduan terkait Pungli,” tegas Hasbi.
Bahkan jelas Hasbi, setelah pengaduan tersebut ditindaklanjuti, pihaknya akan menyerahkan hasilnya ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Hasbi juga menegaskan, belum dapat membeberkan nama-nama calon Kepsek yang terlapor.”Saya belum bisa membeberkan siapa nama calon Kepsek yang terlapor dan dari mana Kepseknya. Nanti di hari terakhir penerimaan rekam jejak tepatnya di tanggal 17 akan datang, saya baru akan beberkan itu,” tukasnya.
Ia menambahkan, saat ini Disdikbud masih mengumpulkan data calon Kepsek yang bermasalah dari Inspektorat, Dikmen, ataupun Dikdas yang menghimpun sejumlah kasus mulai dari kasus kekerasan, pungli dan lain sebagainya.
“Saya masih mengumpulkan data untuk menghimpun jumlah calon Kepsek yang pernah memiliki kasus. Datanya, juga akan kita serahkan ke pak wali kota di akhir penerimaan pengaduan,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Romdhan Pomanto mengaku sudah menerima 70 laporan dari masyarakat terkait kasus calon Kepsek.”Saya sudah menerima 70 laporan dari masyarakat terkait rekam jejak calon kepsek dengan kasus yang berbeda beda,” katanya.
Namun seingat Danny sapaan akrabnya, dari sekitar 70 masyarakat yang mengadu, hanya satu masyarakat yang mengadukan salah seorang calon Kepsek dengan tudingan pungli yang memiliki data dan bukti yang lengkap.”Banyak yang melapor sama saya, tapi yang saya ingat hanya satu orang pelapor yang memiliki data dan bukti akurat. Tapi nantilah kita jumlahkan semuanya,” singkatnya.(arf/b)
