JENEPONTO, BKM — Implementasi pengelolaan dana ADD (alokasi dana desa) dan pemanfaatan dana desa (DD) anggaran tahun 2015 di Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea Jeneponto, tahap pelaksanaan dan tahap perampungannya bervariasi akibat jadwal pencairan dana dari pemerintah pusat bergeser.
Pergeseran berdampak dan mengundang beragam interpretasi masyarakat yang cenderung dikonotasikan dengan penyimpangan di lapangan. Karena itu, interpretasi miring yang cenderung merusak citra pengelola, sehingga untuk membuktikan yang sebenarnya, kami akan ajukan pencemaran nama baik terhadap oknum tertentu.
Demikian dikemukakan, Camat Tamalatea, M Basir, SAg.MM, baru-baru ini di Kalumpang Towa, Desa Bontosunggu. Dalam peranannya sebagai pelaksana tugas (PLT) Kepala Desa Bontosunggu, Muh. Basir mengatakan, perubahan jadwal turunnya dana desa dari semula ditetapkan pemerintah pusat April 2015 bergeser hingga Juli dana tahap pertama baru turun sebesar 40 persen. Begitupun rencana pencairan tahap kedua turun 40 persen pada Agustus bergeser menjadi Desember. Sedangkan jadwal penerimaan dana pada tahap ketiga sebesar 20 persen juga cair dalam Desember 2015. Perubahan-perubahan itu secara otomatis mempengaruhi sistem pelaksanaan pembangunan inprastruktur perdesaan secara berjenjang pula.
“Dengan kesan kebijakan penerimaan DD dan ADD yang disebutkan itu, maka dengan fakta yang mengindikasiikan kesan bahwa proses penerimaan dua unsur anggaran pembangunan inprastruktur perdesaan itu belum bersih masih merupakan “isu” yang beredar di masyarakat,” ujar alumni program magister manajemen program pascasarjana UIT itu.
Basir mengakui adanya interpretasi yang beragam tentang Bontosunggu, oleh para pelaksana swakelola di lapangan menganut prinsif profesional bahwa semua itu merupakan pengalaman yang berharga.
“Mmisalkan pelaut, tidak ada pelaut ulung yang lahir dilaut yang tenang, pelaut ulung selalu lahir dari terpaan ombak yang dahsyat. Artinya tidak ada sesuatu yang diraih dengan mudah, semua butuh perjuangan dan setiap perjuangan akan berhadapan dengan berbagai kendala dan hambatan,” ucapnya.
Hal serupa dikemukakan pembuat RAB dan APB Desa, Asri Sitaba menyatakan bahwa kontrol membangun sangat diperlukan. Tujuannya menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan tata kelola sesuai program kerja melalui pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya telah terurai dalam RAB/APB Desa, dianggarkan dan dilaksanakan. (za-ril/c)
Proyek Bak Air Hampir Rampung
×
