Data KIS Tumpang Tindih

SOPPENG, BKM — Dengan dihapusnya program Jamkesda membuat banyak warga yang tergolong tidak mampu atau tercatat sebagai kategori warga rawan miskin kini menjadi tidak tenang. Pasalnya, dia tergolong masyarakat hampir dan rawan miskin namun belum mendapat perlindungan sosial dari pemerintah terutama dari program Jaminan Kesehatan Nasional atau juga dari BPJS.
Hal ini yang dikeluhkan oleh berbagai pihak salah satu diantaranya adalah Kepala Desa Rompegading Sakmawati, SS. Kepada BKM Kades
mengakui warganya banyak sekali yang tergolong miskin dan hampir miskin belum mendapat perlindungan sosial terutama program JKN atau dari BPJS. Sementara ada juga warga mereka yang sudah sedikit mampu tapi mereka dapat perlindungan sosial terutama dari program JKN bahkan ada juga yang double.
Double yang dimaksud Kades Rompegading Sakmawati adalah disamping sudah mendapatkan JKN yakni kartu Kis disalurkan melalui Pos juga mendapatkan kartu BPJS padahal dua kartu yang dari segi nama berbeda tapi fungsinya sama yakni diperuntukkan untuk berobat dengan fasilitas kelas III dan iurannya ditanggung pemerintah.
Padahal menurut mereka sudah berulang kali pihaknya bersama dengan seluruh desa dan Kelurahan telah melakukan verifikasi dan pendataan ulang namun setelah keluar hasilnya ternyata masih mempergunakan data kadaluarsa yaitu pendatang tahun 2011.
Berdasarkan imformasi yang dihimpun dilapangan menyebutkan masih banyak warga miskin yang belum terakomodir di program perlindungan sosial seperti yang dialami oleh salah seorang warga mengaku miskin yakni Sundari asal Liliriaja Soppeng.
Menurutnya bahwa dia kondisinya sudah sakit sakitan, mereka takut lagi memeriksakan diri ke Rumah Sakit karena tidak lagi seperti dulu hanya memperlihatkan KTP dan kartu keluarga ia sudah dilayani berobat dengan gratis tapi saat ini tidak lagi fasilitas seperti itu.
”Kalu mau gratis hanya bisa dilayani kalau pemegang kartu KIS atau BPJS,” ujarnya. ( fir/D)