MAKALE, BKM — Komisi I dan II DPRD Tana Toraja menggelar rapat koordinasi dengan pengelola BPJS, Dinas Keshatan, Dinas Kependudukan, RS Lakipadada dan Dinas Kesehatan, Rabu (10/2). Rapat digelar di ruang rapat Ketua DPRD, dipimpin Ketua DPRD Welem Sambolangi.
Tiga institusi yang hadir terkait dengan BPJS memiliki data berbeda. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) misalnya datan penerima BPJS untuk Tana Toraja mencapai 317.642 per 6 Januari 2016.
Sementara Dinas Kesehatan melansir data 36.9000 warga Tana Toraja belum terlayani BPJS, dan sisanya sudah terdata dan terdaftar.
Sedangkan jumlah warga berhak menerima program Kartu Indonesia Sehat (KIS) didanai APBN sesuai data tahun 2011 berkisar 101.500 orang, sedangkan BPJS didanai APBD Tator tahun 2016 kepada 54.266 orang, juga sementara didistrubusi PT Pos Indoensia. Mengacu dari data oleh Dinas Kesehatan, RS Lakipadada dan Dukcapil tercatat masih ada 129 ribu lebih warga pra sejahtera Tator yang belum terlayani BPJS.
Anggota Komisi I DPRD Tator Luther Sampe Patasik kepada BKM usai rakor mengatakan
sangat disayangkan dengan tidak akuratnya data penduduk penerima BPJS. Hal ini menunjukan tidak adanya koordinasi antarlembaga pengelola BPJS. (gus/C)
Data Penerima BPJS tak Akurat
×
