Dewan Wacanakan Pembentukan PD Parkir

MAROS, BKM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros mengusulkan pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Parkir. Usulan ini menyusul maraknya penetapan tarif parkir sepihak.
Ketua Komisi II DPRD Maros, Amirullah Nur menegaskan, kondisi perparkiran di Maros tidak tertata dengan baik. Terlebih, Maros menjadi daerah penyanggah kota Makassar. Selain itu, beberapa pos parkir yang dikelola SKPD, seperti di kawasan pasar, parkir kawasan wisata Bantimurung dan parkir di rumah sakit umum daerah (RSUD) Salewangang juga ikut dipertanyakan.
“Oleh karena itu, kami menilai perlu dibentuk adanya PD Parkir supaya penanganannya bisa lebih profesional terutama untuk menangani keluhan yang terjadi di masyarakat saat ini,” kata Amirullah, dikonfirmasi Minggu (28/2).
Menurutnya, potensi pendapatan dari sektor perparkiran di Kabupaten Maros sangat menjanjikan, jika dikelola dengan profesional. Setiap SKPD yang selama ini turut mengelola parkir. kata dia, harus dilepas dan hanya perlu difokuskan di pengelolaan PD Parkir.
“Seharusnya SKPD fokus menggali pendapatan murni sesuai dengan tupoksinya. Misalnya, Dinas Pariwisata, cukup dari sektor pariwisata saja, bukan dari sektor parkir di Bantimurung,” harapnya.
Disisi lain, tingginya tarif parkir yang dikelola di masing-masing SKPD menjadi salah satu keluhan masyarakat. Berdasarkan laporan, biaya parkir roda dua di kawasan wisata Bantimurung berkisar Rp5.000 per unit sepeda motor. Hal itu dianggap cukup tinggi, mengingat pengunjung juga masih harus membayar tiket masuk ke lokasi wisata. Nilai yang sama juga ditetapkan untuk baiaya parkir roda dua di RSUD Salewangang yang mencapai Rp5.000 di atas dua jam.
“Itu artinya masih ada juru parkir nakal. Para juru parkir tersebut nekad menarik uang jasa parkir kepada pemilik kendaraan diatas batas normal, karena tidak adanya aturan yang mengikat berapa sebenarnya tarif parkir yang sah,” katanya. (ari-ril/c)