Kepala BPJS Persoalkan Sorotan Dewan

GOWA, BKM — Kepala BPJS Kantor Layanan Cabang Kabupaten Gowa, dr Lesty Mufliha gerah karena diberondong pertanyaan oleh Muh Ramli Sidik, anggota DPRD Gowa saat memberikan penjelasan tentang layanan BPJS di Kabupaten Gowa sebelum pembukaan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 di gedung haji Bate Sungguminasa, Kamis (10/3) lalu.
Usai sesi pembahasan BPJS ternyata persoalan itu tidak berhenti. Kepala BPJS Gowa yang merasa belum tuntas memberikan penjelasan atas pertanyaan anggota dewan tersebut, malah menghampiri Ramli Sidik di ruang duduk paling belakang. Bermaksud hendak menjelaskan pertanyaan tadi, namun dr Lesty malah diberondong kalimat bernada tinggi.
“Saya kan bertanya tadi soal pelayanan BPJS selama ini yang banyak dikeluhkan masyarakat peserta dan saya kira itu harus dibenahi oleh BPJS setidaknya terkait kepemilikan kartu orang per orang dalam satu keluarga. Yang seperti inilah yang perlu dijelaskan dengan baik. Kasihan program BPJS ini justru mematikan orang miskin, ” jelas legislator PDIP Gowa ini.
Sayangnya dr Lesty sepertinya tidak menerima baik kalimat-kalimat anggota DPRD tersebut. Sehingga keduanya berdebat kencang akibat terpicu emosi. Untung dapat ditengahi sejumlah peserta musrenbang sehingga masalah tidak melebar.
Melihat perseteruan sesaat itu, sejumlah kalangan yang hadir di musrenbang tersebut menilai masalah seperti ini memang perlu dicermati lebih baik agar pihak BPJS juga bisa melakukan pembenahan lebih baik.
Seperti dikatakan Muh Hatta. Hatta yang juga adalah Distrik Team Leader Program Emas Kabupaten Gowa ini mengatakan pola BPJS ini sangat tidak relevan dengan tujuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Seharusnya BPJS ini kata Hatta dilakukan dalam model subsidi silang dimana yang kaya bantu si miskin.
“Inilah yang cocok diterapkan sementara yang terjadi sekarang antara masyarakat mampu dengan yang tidak mampu sama posisi dalam BPJS. Contohnya yang miskin saja jika dalam satu rumahnya terdiri dari lima anggota keluarga maka semuanya harus memiliki masing-masing kartu dan wajib membayar per bulan dengan nominal terkecil Rp25 ribu. Saya melihat dengan sistem BPJS ini justru akan mencekik warga miskin yang kemampuannya serba terbatas. Padahal program pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan rakyat,” kata Hatta.
Terpisah, Kepala BPJS Kantor Layanan Cabang Kabupaten Gowa, dr Lesty Mufliha yang dimintai penjelasannya mengatakan, terkait keluhan-keluhan masyarakat itu akan dikoordinasikannya dengan BPJS wilayah dan pusat.
“Saya hanya merasa tidak nyaman dengan perkataan pak anggota dewan tadi apalagi beliau berteriak-teriak begitu di tengah banyak orang padahal kan bisa dijelaskan dengan baik apa masalahnya dan nanti kami akan komunikasikan ke atas,” kilah dr Lesty.
Dia mengatakan, dr Lesty, kalau dikatakan BPJS ini tidak efektif seperti dikatakan anggota DPRD tersebut, itu sebenarnya kebalikannya.
“Justru masyaralat merasa terbantu. Mungkin yang dikatakan pak dewan itu cuma masalah kecil yakni masalah administrasi pembayarannya misal cuma mau pindah faskes atau lainnya, tapi semua itu kan bisa dikomunikasikan dengan santun,” jelas dr Lesty seraya mengatakan hingga Maret 2016 ini sudah berkisar 60 persen dari jumlah penduduk Gowa yang menggunakan BPJS diantaranya anggota TNI, Polri, PNS termasuk pula masyarakat umum sebagai peserta mandiri.
Dia menambahkan, dari segi undang-undang setiap peserta masing-masing harus miliki satu kartu. Menyinggung soal ancaman Pemkab Gowa seperti yang dikatakan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan akan mengajukan judicial review untuk BPJS menurut dr Lesty, soal itu akan diskusikannya dengan pusat dan pemerintah Gowa. (sar-ril)