Triwulan I, Dewan Evaluasi Kinerja SKPD

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Makassar akan memanggil seluruh pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar, Kamis (31/3) mendatang.
Pemanggilan seluruh pimpinan SKPD dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) tahap pertama triwulan pertama pada penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016.
Koordinator Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar, I, tidak ada SKPD yang tidak siap mempresentasikan seluruh anggaran yang dia belanjakan serta program yang terlaksana selama tiga bulan anggaran pertama pada APBD 2016.
“Kami sudah menetapkan, mulai 31 Maret hingga empat April,” kata Eric di Makassar, Minggu (27/3).
Wakil Ketua DPRD Makassar ini menambahkan, pada rapat kerja nantinya akan difokuskan selama kurang lebih tiga hari, dan rapat kerja tersebut akan diambil alih masing-masing komisi yang bersangkutan. Lewat, Komisi, kata Eric, akan memberikan penilaian yang seadil-adilnya serta memberikan kritikan pada SKPD yang tidak maksimal.
“Kita dipimpinan tetap akan membantu empat komisi tersebut,” tambahnya.
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, saat monev berlangsung, seluruh jajaran pejabat yang ada dalam struktur serta pegawai yang berkaitan langsung oleh salah satu program di SKPD terkait wajib datang mempresentasekannya. Hal ini, untuk tidak ada jawaban yang menggantung di terima.
“Biasanya saling lempar tanggungjawab jika ada program mandek, ini alasan agar mereka dihadirkan jadi saling mempertanggung jawabkan,” ungkapnya.
Lanjut Eric, mereka juga harus menjelaskan sejauh mana pengaruh program itu kepada masyarakat. Misalnya camat yang telah dibebankan tentang program pembangunan skala kecil dan pelayanan harus mendetailkannya, juga termasuk kendala yang dihadapi selama ini.
“Dalam monev ini tidak hanya keberhasilan dan kegagalan yang mesti dipaparkan, tapi termasuk unek-unek yang lainya seperti kendala dan tingkat kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Wahab Tahir, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum yang paling banyak bermitra dengan SKPD atau sebanyak 32 SKPD mengatakan, pada monev triwulan pertama semua SKPD harus mencapai target 20-25 persen. Angka itu disebut sudah menjadi patokan bersama dalam mengukur keberhasilannya. Kurang dari 20 persen mereka dianggap gagal melaksanakan.
“Rencananya Monev ini dibagi empat kali, untuk mencapai maksimal maka sejak awal harus dituntut kerja maksimal,” jelasnya.
Kendati harus mencapai 25 persen tapi menurut Wahab, beberapa SKPD yang telah mengelolah anggaran cukup besar masih diberikan kebijaksanaan. Mereka disebut biasanya akan mencapai target 50 persen pada saat dilaksanakan monev kedua.
Diketahui SKPD yang mendapat kebijaksanaan diantaranta Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendapatan Daerah. (ita/war)