MAKASSAR, BKM — Pelimpahan dan pengambilalihan kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Sulsel terus berproses.
Kemarin, Rabu (30/3), Pemprov Sulsel menggelar acara serah terima Personil Pendanaan Prasarana dan Sarana dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemprov.
Pengalihan P3D Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ini merupakan amanat undang-undang.
Kendati kewenangannya dialihkan, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo tetap mengingatkan, bukan berarti bupati/wali kota bisa lepas tangan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus.
“Ingat yah, walau wewenang terkait semua urusan SMA diambilalih pemprov, bukan berarti pemerintah daerah lepas tanggung jawab begitu saja,” ungkapnya.
Pengalihan ini, kata gubernur, adalah pengalihan fungsi tetapi secara struktur bisa dilakukan oleh bupati atau wali kota di daerah masing-masing.
Gubernur mengaku tidak mampu melaksanakan pengawasan hingga ke daerah terpencil seperti daerah pegunungan dan pulau-pulau.
Sementara itu, Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Diah Indrajati mengatakan, pengalihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan pengalihan ini diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dia juga berharap terjadi efisiensi anggaran sehingga target kualitas yang bermuara pada peningkatan daya saing bangsa dapat tercapai. (rhm/war)
