Ombudsman Pertanyakan Manfaat Pelabuhan Pasangkayu

PASANGKAYU, BKM — Pembangunan Pelabuhan Pelni Pasangkayu di Desa Pangiang, Kabupaten Mamuju Utara (Matra) tampak terbengkalai. Proyek yang menghabiskan anggaran sekitar Rp70 miliar tahun anggaran 2012-2013 melalui Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, telah diresmikan pada tahun 2013.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulbar, Lukman Umar kepada BKM di kantornya akhir pekan lalu. Lukman mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan karena pelabuhan Pelni di Pasangkayu yang telah diresmikan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Padahal, keberadaan proyek ini diharapkan dapat mendorong peningkatan roda perekonomian di daerah ini, khususnya di sektor kelautan.
”Secara kelembagaan, kami sangat menyayangkan pembangunan Pelabuhan Pelni Pasangkayu di Kabupaten Matra. Setelah melihat secara langsung kondisi di lapangan, kami sangat miris. Dimana, sejumlah bangunan dan fasilitas pelabuhan sudah ditumbuhi rumput. Bahkan, beberapa fasilitas mulai rusak tanpa adanya pemeliharaan,” ungkapnya.
Lukman menjelaskan, selain melakukan proses klarifikasi ke sejumlah pihak terkait ditingkat perwakilan, kasus ini rencananya akan dilanjutkan ke pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, untuk ditindaklanjuti ke pihak kementerian terkait dan sebagai laporan khusus kepada Presiden RI, Joko Widodo.
Sebab, kasus ini telah menelan anggaran lumayan besar yang bersumber dari APBN dan APBD, namun tidak memberi manfaat bagi masyarakat dan kemajuan di daerah ini. ”Kami di perwakilan akan tetap melakukan proses klarifikasi ke sejumlah pihak terkait, khususnya pelaksana tehnis. Namun dalam waktu dekat, kami akan segera melimpahkan ke pimpinan ombudsman RI, agar proses tindak lanjut ke pihak kementerian dan laporan kepada bapak presiden,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Matra, Lukman Said kepada pihak perwakilan Ombusman Sulbar, mengatakan, pihaknya sangat perhatian dan menyesalkan pembangunan Pelabuhan Pelni Pasangkayu. Karena keberadaan pelabuhan ini tidak memberi asas manfaat terhadap masyarakat dan daerah Matra.
”Pelabuhan tersebut hanya terbengkalai dan tidak jelas peruntukannya. Sementara anggaran pembangunannya bersumber dari APBN dan APBD yang tidak lain adalah hasil pajak dari masyarakat, namun tidak memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju Utara,” paparnya. (ala/mir/c)