Anggaran 44 Miliar Disiapkan Untuk Pilwali 2018

MAKASSAR, BKM–Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto bersedia memfasilitasi kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dengan memberikan anggaran untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar (Piwali) 2018 mendatang dengan anggaran sebesar Rp44 miliar.
Tetapi sebelum merealisasi anggaran untuk KPU, Danny mengaku lebih dulu akan mengkaji anggaran bersama anggota DPRD dan mengajukan anggaran tersebut masuk ke dalam RAPBD 2017 mendatang. “Ini masih perlu dikaji terlebih dulu dan dikordinasikan dengan Kemendagri soal usulan ini. Apakah anggaran ini masuk di APBN atau masih di APBD. Jelasnya kita siap memfasilitasi anggaran untuk KPU jelang Pilwali 2018,”jelas Danny, Rabu (20/4).
Seperti yang diketahui, anggaran yang diusulkan KPU Kota Makassar untuk Pilwali 2018 saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dimana pada tahun 2013 lalu, anggaran fasilitas Pilwali hanya Rp42 miliar dan ditahun ini diusulkan naik menjadi Rp44 miliar.
Menurut Komisioner KPU Kota Makassar Abdullah Mansyur, di kantor Balaikota Makassar mengatakan, kenaikan anggaran Pilwali sekitar Rp2 miliar karena adanya pemekaran wilayah yakni satu Kecamatan dan 5 Kelurahan di Makassar. Bahkan anggaran ini sudah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. F118/MK.02/2016 Tanggal 19 Februari 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya Pilkada. “Kenaikan anggaran ini juga didasari adanya perubahan regulasi terkait pelaksanaan pilkada dalam Undang Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 yang dimana salah satunya mengenai pengadaan atribut kampanye kandidat yang dibebankan ke KPU. Memang jumlahnya terbilang yang cukup besar. Tapi, saya tidak tahu berapa tepatnya porsi pengadaan atribut ini dalam anggaran yang kami usulkan,”katanya.
Ia berharap, Pemkot dapat menyediakan data jumlah penduduk terbaru di Makassar agar dapat memastikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan terbaru. Selain itu, Pemkot juga harus memberikan akses kepada KPU untuk menghimpun data penduduk di Makassar guna membantu pengimputan data.
Apalagi KPU juga pasti mengusulkan penambahan honor penyelenggara ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk lebih memaksimalkan kinerja para panitia. Karena sejak dulu honor penyelenggara hanya dianggarkan sebesar Rp500 ribu per orang dengan jumlah yang mencapai Rp367 juta dengan rincian Rp800 ribu setiap anggota yang berada di PPS di 153 kelurahan di Makassar.
“Saya berharap anggaran yang diajukan dapat diterima dan disetujui untuk menjamin kelancaran Pilwali nanti. Apalagi anggaran yang diajukan akan digunakan untuk pelaksanaan Pilgub Sulsel yang waktu pelaksanaannya serentak dengan Pilwali,” tambahnya.
Ia menambahkan, pengusulan anggaran ini juga bakal di kordinasikan dengan KPU Sulsel dan berharap apa yang diusulkan dapat diterima dan telah disesuaikan dengan semua item yang akan dibutuhkan. Karena prediksi jumlah pemilih untuk Pilwali 2018 mendatang ada kenaikan khususnya untuk pemilih baru. “Kami rasa ditahun ini ada penambahan pemilih baru. Jumlah pemilih di Pilwali 2013 lalu diketahui sebanyak 1,3 juta yang tersebar di 2.508 Tempat Pemungutan Suara (TPU), dan di prediksi akan ada penambahan,” ujarnya. (arf/rif)