LUWU, BKM — Pemerintah pusat diminta mendukung percepatan pembangunan di desa. Karena itu, pemerintah tak perlu menunggu usul dari desa untuk mencairkan dana pembangunan.
“Kami para Kades resah karena dana desa belum cair padahal sudah memasuki triwulan ke dua,” ujar Suaedy Awli, Kades Seppong Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Minggu (24/4)
Menurut Suaedy, Kades dituntut cekatan dalam melayani publik. Terlebih jam kerja yang dianut tidak mengenal batas karena Kades bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi pemerintah tidak maksimal mengelola dana desa.”Ini sangat berdampak terhadap kami sebagai Kades,”tambahnya.
Ismail, Kades Balubu Kecamatan Belopa mengaku sudah beberapa kali menanyakan soal ini tapi Pemkab beralasan dana desa masih berproses dan menunggu perubahan aturan.
“Ini sudah bulan April tapi dana desa belum cair. Padalah masyarakat menunggu pembangunan sesuai yang disampaikan pada musyawarah rencana pembangunan desa,” jelas Ismail.
Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Luwu Rahimullah menjelaskan, pencairan dana desa masih diproses. Hingga kini transfer dana desa dari pemerintah pusat belum masuk ke rekening daerah.
“Proses pencairan masih menunggu transferan pusat. Untuk Perbup sudah ada tinggal BPMD mengirimnya ke Jakarta. Jika perbupnya diterima pemerintah pusat segera men transfer ke daerah,” ujar Rahimullah kemarin.
Untuk di ketahui dana desa di Kabupaten Luwu mencapai Rp 127,4 miliar. Selain dari APBN, desa juga mendapatkan alokasi dana ADD dari APBD Luwu. (wan/C)
