Pansus Fasum-Fasos Lacak Aset Pemkot

MAKASSAR, BKM–Panitia Khusus (Pansus) Pencari Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum-Fasos) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar terus melacak seluruh aset Pemerintah Kota Makassar yang keberadaanya belum jelas atau ditenggarai telah beralih kepemilikan
pada orang lain.
Ketua Pansus Pencari Fasum-Fasos, Abdul Wahab Tahir, Selasa (26/4) mengaku, pansus telah berhasil menemukan data awal atas hilangnya fasum-fasos milik pemkot seluas 11 hektare masing-masing terletak di Baddoka seluas empat hektare dan lapangan Pramuka Caddikia di Kelurahan Bulu Rokeng, Kelurahan Biringkanaya seluas delapan hektare, kedepannya tidak menutup kemungkinan pansus akan menemukan aset lainnya.
“Seluruh anggota pansus telah bekerja sejak dilakukan ekspose. Saat ini sudah ada ditenggarai aset pemkot telah diperjual belikan ke pengembang. Kedepannya pasti ada lagi,” tegas Wahab.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, hilangnya aset untuk lapangan pramuka Caddika diduga dijual oleh oknum pejabat di lingkup pemerintah kota yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar lapangan itu. Adapun status pejabat hingga saat telah mendapat jabatan strategis.
“Nanti akan ketahuan siapa dalangnya setelah kami menggelar rapat,” ujarnya.
Wahab menjelaskan, pada dasarnya aset berupa lapangan itu luasnya mencapai 11 hektare lebih. Tapi saat ini sudah ada pengembang yang telah mengkalim membeli lahan tersebut dari masyarakat sekitar delapan hektare. Hal ini kata Wahab untuk ditelusuri lebih lanjut.
Lanjut legislator dua periode itu, di Baddoka terdapat empat hektare yang diduga tidak jelas keberadaanya yang merupakan aset hibah dari pemerintah Provinsi Sulsel yang diperuntukkan untuk penyimpanan aspal. Lokasi itu pun disebut tidak jauh dari kawasan pergudangan Makassar.
“Lokasinya di Baddoka, aset itu dikelolah oleh PU tapi saat ini sudah tidak jelas,” singkatnya.
Wakil Ketua Pansus Pencari Aset Pemkot, Basdir menambahkan, aset yang ditenggarai hilang yang di peroleh pansus belum seberapa dari perkiraan awal. Dia menjelaskan ada sekitar 300 lebih pengembang di Makassar belum menyerahkan fasum-fasosnya kepemerintah kota.
Legislator Demokrat ini melanjutkan, pencarian juga akan dilakukan dengan pembukaan seluruh data yang dimiliki badan aset. Pihaknya berencana akan melakukan penegasan ulang jika lahan itu telah menjadi milik pemerintah, sebab menurutnya banyaknya aset dikuasai pihak ketiga karena kurangnya papan bicara sebagai tanda pengenal.
“Jadi selain aset pengembang, aset yang sudah kita bebaskan atau hibah dari masyarakat akan ditelusuri hingga akar-akarnya,” tutupnya.(ita/war)