Serapan Anggaran Disdikbud Rendah

DI HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar masih menyisahkan pekerjaan rumah.
Pekerjaan rumah disdikbud terkait mempercepat progress dari serapan anggaran untuk pendidikan yang bersumber di APBD Kota Makassar 2016. Serapan anggaran disdikbud baru mencapai 5 persen pada triwulan pertama.
Hal tersebut diketahui dari rapat monitoring dan evaluasi (Monev) kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni Disdikbud dan Dinas Sosial di Kantor DPRD Makassar, Senin (2/5).
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Munir Mangkana mengatakan dua SKPD tersebut memiliki serapan anggaran rendah hanya 5 persen selama tiga bulan pertama.”Masalah ini harus tuntas. Jika pada triwulan berikutnya hanya 5 persen saja maka tidak akan ada perubahan berikutnya,” tegas Munir.
Legislator PDIP ini mengakui adanya bentuk ketidak seriusan Disdikbud dalam merealisasikan anggaran pendidikan. Apalagi dalam LKPJ Wali Kota Makassar masih kekurangan perpustakaan dan ruang belajar yang memadai. Anggaran yang sudah ditetapkan harusnya digunakan menutupi kekurangan yang ada.
Selain disdikbud, dia juga menyoroti kinerja Dinas Sosial Makassar yang serapannya hanya berkisar 6 persen saja. Munir menilai penggelontaran anggaran hingga puluhan miliar hanya diperuntukkan untuk mengurangi jumlah pengamen/ pengemis dan lainnya.
“Banyaknya anak jalanan jalanan dan gelandangan serta pengemis yang tidak jelas masa depannya harus berikan pembinaan. Semuanya itu dianggap tanggungjawab pemerintah,” tuturnya.
Anggota Komisi D, Mario David juga turut mempertanyakan kinerja dua SKPD itu. Penggunaan anggaran yang hanya 5 persen itu dinilai tidak realistis.(ita/war)