Ide Maritimisasi Bro Rivai Pukau Negara Lain

MAKASSAR, BKM–Kandidat Gubernur Sulsel Kolonel Laut Dr Abd Rivai Ras (ARR) menghadiri forum Internasional Military Operations and Law Conference di Vancouver British Columbia, Kanada, Rabu (18/5).
ARR bahkan tampil memukai saat berbicara tentang maritimisasi dalam forum yang berlangsung dari tanggal 16 hingga 19 Mei hari ini.
Dalam gagasannya tentang maritimisasi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan keamanan ekonomi kawasan, menjadi sesuatu yang menarik dan impresif dalam menstimulasi pembangunan stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan. “Maritimisasi adalah bentuk pendekatan soft power dalam mencegah dan menangani ancaman dan tantangan nyata bagi negara-negara pantai dan pengguna laut, melalui pengembangan dan pelibatan masyarakat internasional dalam tata kelola bersama maritim kawasan,” kata ARR .
Menurut Bro Rivai-panggilan akran ARR, hal yang penting dalam gagasan ini, adalah mencoba menawarkan isu-isu politik menjadi non politik, atau isu yang berdimensi high politics menjadi low politics, sesuai pemikiran konsep Kopenhagen.
Menurut Pakar Pertahanan dan Kemaritiman ini, pengembangan kerja sama maritim di wilayah perairan yang bisa mendorong perekonomian bersama dan pembinaan komunitas masyarakat pesisir rawan konflik dan rawan kejahatan lintas negara, menjadi kebutuhan dalam paradigma baru keamanan.
Dosen Pascasarjana Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (UI) dan Pendiri Universitas Pertahanan (Unhan) itu melanjutkan, terbentuknya ASEAN Community sebenarnya peluang besar bagi kita mewujudkan maritimisasi di kawasan.
Mantan Staf Khusus Sekretariat Bidang Militer Presiden SBY ini mengatakan, kalau semua negara anggota ASEAN yang mempunyai laut bersepakat mengembangkan mekanisme kerja sama, yang fokus pada maritime resources management di wilayah yang seringkali muncul konflik atau aksi kekerasan. Misalnya di area potensial perikanan yang kategorisasinya sebagai fishing ground yang terletak di Zona Ekonomi Eksklusif, dapat diolah dan diatur secara bersama akan saling menguntungkan. “Wilayah tempat kita berdaulat ini perlu dipikirkan ketimbang dicuri pihak lain, karena keterbatasan kita mengawasinya. Demikian halnya wilayah pesisir dapat dibangun infrastruktur bersama sebagai area wisata ataupun area pengolahan komoditas perikanan kelautan, sehingga bisa berdampak pada komunitas yang ada di lingkungan itu,”pungkasnya. (rls)