Sidrap Gagal Raih WTP

SIDRAP, BKM — Pemkab Sidrap gagal meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2015-2016. Penyebabnya, lagi-lagi faktor temuan baru BPK menjadi pemicu gagalnya prestasi ini diboyong ke Sidrap. Bukan lagi karena pelaporan aset sekolah, melainkan soal pelaporan aset biaya pemeliharaan jalan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sidrap, H Abd Majid, Selasa (19/7) mengakui soal temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulsel itu.
“Seharusnya di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 itu, biaya pemeliharaan aset jalan, sejak 2001-2015 dimasukkan dalam laporan,” kata Majid, kemarin.
Kendala yang dihadapi, kata Majid, pihaknya belum menemukan data-data yang diinginkan BPK dimuat dalam LKPD itu. “Kalau tidak salah, nilainya berkisar Rp16 miliar. Kita baru mengupayakan mendapatkan data-data itu dan melengkapinya,” lontar Majid.
Pihaknya selama ini hanya menyebutkan realisasi kegiatan, pemeliharaan jalan hanya dituliskan tersebar, tidak dirinci per-ruas.
Untuk rekomendasi nilai jalan ini, kata Abd Majid, aset jalan umum yang ada di 11 kecamatan ini harus dikapitalisasi mulai tahun 2001 hingga 2016.
“Kendala itu, nilai anggaran pembangunan jalan di 11 kecamatan itu harus di kapitalisasi 15 tahun silam, seperti biaya setiap tahun biaya pemeliharaan dan pembangunan jalan itu harus di hitung ulang lagi sejak 15 tahun lalu,” katanya.
Menurut Majid, pihaknya belum menemukan data-data yang diinginkan BPK dimuat dalam LKPD itu.
Temuan-temuan baru tim BPK setiap tahunnya ini juga berimbas adanya penggantian tim baru BPK.
“Ini juga kendalanya, setiap ada rekomendasi baru kita selesaikan. Tapi masalahnya baru lagi muncul karena selalu saja tim pemeriksa BPK berganti, jadi lain yang memeriksa tahun lalu, juga beda lagi tahun ini, makanya selalu saja ada temuan prinsip baru,”lontarnya.
Sebelumnya, temuan rekomendasi BPK di bidang asset gedung sekolah 2015 itu sudah dipenuhi. Htu, telah diselesikan tepat waktu apa yang menjadi temuan auditor BPK.
“Kita tidak tahu temuan apa lagi yang menjadi syarat meraih WTP tahun 2016 ini. Seandaianya semua temuan-temuan menegnai aset milik pemerintah direkomendasikan lebih awal tentu akan kita perbaiki semua,” kata Majid.
Majid juga mengakui ketidakhadiran Bupati Sidrap H Rusdi Masse memaparkan memaparkan langsung di Kementerian Lingkungan Hidup dikarenakan adanya lawakan keluar negeri pada waktu itu. (ady/C)