BARRU,BKM — DPRD Barru melakukan konsultasi ke Gubernur Sulsel sehubungan dengan status terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur yang hingga kini belum dinonaktifkan. Para legislator ini diterima Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel.
Selain mengkosultasikan status Idris, dewan juga mengunjungi Kantor BKPMD untuk membahas izin tambang galian C di Nepo Kecamatan Mallusetasi. Disela- sela konsultasi wakil rakyat, di medsos ramai beredar surat ombudsman yang dikirim ke Kemendagri. Surat ditandatangani Ketua Ombusman RI Prof Amzulian Rifai,SH,LL.M, Ph.D.
Ketua Fraksi Demokrat Andi Haeruddin, Rabu (20/7) mengakui mendapatkan jawaban bahwa SK penonaktifan sedang dalam proses
“Pengakuan Kepala Biro Pemerintahan ini sesuai dengan hasil pertemuannya dengan Dirjen Otoda Kemendagri beberapa hari lalu,” aku Andi Haeruddin.
Kini menjadi perbincangan hangat di medsos beredarnya surat Ombusman yang dikirim ke Kemendagri. Pihak Ombusman dalam suratnya mendesak Mendagri untuk melakukan percepatan pemberhentian sementara dan Penggantian Bupati Barru Andi Idris. Bupati Barru Andi Idris Syukur saat ini berstatus terdakwa di Pengadilan Tipikor Makassar atas dugaan TPPU dan Gratifikasi. Pihak Idris sendiri melalui Wakil Ketua PKB Hasan Resy(Mantan Tim Pemenangan AIS) yang dihubungi secara terpisah, Jum’at kemarin justru menilai langkah DPRD yang sangat pro aktif terus berupaya melengserkan Andi Idris. Patut dinilai melakukan upaya politis . “Semestinya para wakil rakyat lebih bersabar menunggu upaya hukum yang tengah berlangsung. Kalau sudah ada keputusan ingkra. Baru kemudian bisa melakukan tekanan kepada pihak terkait. “Makanya hal ini menjadi alasan sehingga Gubernur belum mengambil langkah, karena menunggu turunnya putusan pengadilan,” pungkas Hasan (udi/C)
SK Nonaktif Idrs Segera Turun
×
