Dewan: Tidak Ada Kegaduhan

RENCANA perombakan Organisasi Perangkat Daerah terkait penghapusan, peleburan,dan perubahan status sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar ditanggapi santai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Menurut dewan, peleburan dan pengurangan SKPD di lingkup Pemkot Makassar tidak akan menimbulkan kegaduhan. Apalagi ada SKPD yang sudah tidak memiliki lembaga vertikal diatasnya.
Hanya saja, jelas Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Susuman Halim, untuk melakukan peleburan SKPD membutuhkan penetapan peraturan daerah (Perda) terlebih dahulu termasuk terbitnya peraturan pemerintah (PP) guna mengefektifkan birokrasi pemerintahan.
“Saya kira peleburan dan penghapusan dapat membuat SKPD bekerja lebih maksimal. Karena birokrasi itu kan sudah diatur, baik perekrutan maupun penempatannya. Yang penting, pelayanan publik dan program-program pemerintah tetap berjalan lancar, tapi sebelim peleburan harus ada penetapan perda dulu, ” katanya saat di Gedung DPRD Makassar, Rabu (27/7).
Legislator Fraksi Demokrat ini juga menuturkan bahwa peleburan jumlah dinas merupakan kebijakan yang perlu diterapkan pemerintah sebagai upaya untuk penghematan anggaran menyusul dengan defisit anggaran yang terjadi.
“Kami berharap agar secepatnya PP terbitkan agar bisa dilakuakn sidang paripurna penetapan perda tersebut, agar nantinya tidak menghambat anggaran di APBD Pokok 2017 nantinya yang tidak lama lagi,” ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Sarifuddin Badollahi menilai peleburan SKPD itu harus dilakukan jika pemerintah daerah serius menghemat anggaran demi kepentingan masyarakat.(ita/war)