6.467 Warga Sidrap Terima KIS

Selasa 2 Agustus 2016 09:09 am oleh ronalyw

SIDRAP, BKM — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Parepare menyalurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tambahan kepada puluhan ribu warga miskin sasaran di empat Kabupaten, masing-masing Kabupaten Barru, Pinrang, Parepare, dan Sidrap.
Dalam penyaluran tersebut, BPJS mempercayakan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Jumlah total KIS tambahan tahun 2016 berjumlah 24.383 keping, terdiri dari 9.492 di Pinrang, 6.870 Barru, 6.467 Sidrap, dan 1.554 Parepare.
Kepala Unit UPMP4 dan Pemasaran BPJS KC Parepare, Ade Eko Satya saat dihubungi, Senin (1/8), mengatakan, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk Sidrap sendiri, katanya pihaknya telah mendistribusikan dan menyerahkan sebanyak 6.467 KIS kepada TKSK masing-masing Kecamatan.
“Ya, untuk Sidrap kami sudah berikan kepada TKSK di masing-masing Kecamatan untuk menyalurkannya kepada warga penerima sebanyak 6.467 KIS. Mudah-mudahan secepatnya bisa tersalurkan semua,” ungkapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Sidrap, Hasdana membenarkan telah menerima tambahan KIS dari Kantor Cabang BPJS Parepare bagi warga penerima di Bumi Nene Mallomo ini.
Ia mengatakan, BPJS mempercayakan kepada TKSK di 11 Kecamatan untuk menyalurkan KIS tersebut. Adapun jumlah KIS di masing-masing kecamatan yakni 604 di Baranti, 630 Dua Pitue, 353 Kulo, 807 Maritenggae, 352 Panca Lautang, 670 Pitu Riase, 606 Pitu Riawa, 626 Tellu Limpoe, 906 Watang Pulu, dan 526 Watang Sidenreng.
Hasdana mengimbau, kepada warga yang akan menerima KIS agar dapat menunjukkan foto copy KK kepada petugas untuk divalidasi kebenaran penerima KIS tersebut.
“Foto copy KK ini akan dikumpulkan dan diserahkan kepada BPJS Kesehatan untuk diupdate pada Database BPJS Kesehatan untuk kelengkapan identitas peserta KIS,” ungkapnya.
Menurutnya, pendistribusian kartu KIS tersebut harus selesai Agustus ini yang akan dilaporkan langsung kepada kantor pusat BPJS Kesehatan yang diteruskan ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebagai pengawas distribusi KIS. (ady/C)