ENREKANG, BKM — Anggota DPRD Enrekang dari Partai Demokrat, Umar, SE menilai pemerintahan duet Bupati/Wabup H Muslimin Bando/Muh Amiruddin (MBA) tidak adail dalam menjalankan roda pemerintahannya. Banyak pejabat ditampatkan tak sesui bidangnya.
“Inilah salah satu yang menyebabkan Enrekang meraih opini disclaimer dari BPK karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatya,” ujar Umardi Warkop M Sudar, Selasa (2/8).
Untuk memperbaiki roda pemerintahan kedepan, dia meminta Bupati mengganti para pejabatnya yang tak sesuai keahliannya dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). ”Kemarin saat rapat Pripurna LKPJ, fraksi kami merekomendasikan mengganti pejabat yang tidak mendukung program Emas dan tidak profesional,”jelas Umar.
Tokoh masyarakat Enrekang Nasir Madda mengamini apa yang disampaikan dewan. “Betul itu pak dewan yang terhormat, birokrasi di Enrekang tidak evektif karena hal itu,”singkat Nasir. (her/C)
Legislator: Pemerintahan MBA tak Adil
×
