MAKASSAR, BKM–Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sulsel Suzanna Kaharuddin meminta agar surat pemberitahuan pengangkatan pejabat sementara (Pjs) ketua umum DPN PKP Indonesia, Haris Sudarno dari KemenkumHAM tak dipolemikkan atau sampai menuduh bila surat tersebut ilegal.
Sebab hal tersebut dapat berkonsekwensi hukum. “Tidak boleh lagi ada yang berpolemik jika surat ini palsu atau ilegal. Saya cuma ingatkan pada mereka saat Sutiyoso terpilih sebagai kepala BIN dan harus meninggalkan jabatan ketua umum DPN PKPI, maka saat itupula KemenkumHAM mengeluarkan surat yang sama yang isinya menyetujui pengangkatan Isran Noor sebagai Plt Ketua DPN PKP Indonesia,”ujar Suzanna, Selasa (2/8).
Untuk itu, Suzanna yang juga legislator PKPI Sulsel dua periode ini mengajak agar pengurus dan kader yang selama ini beda sikap untuk kembali bersama membesarkan partai.
Wakil Ketua DPP PKPI Sulsle Muhammad Arkam juga mengajak agar polemik dan kisruh PKPI sebaiknya dihentikan demi mempersiapkan perivikasi dan Pemilu legislatif 2019 mendatang. “Kalau mereka masih ingin membesarkan partai, maka silahkan saja bergabung, tapi tak boleh jadi duri dalam daging,”ujar Arkam. (rif)
Suzanna Tegaskan Surat KemenkumHAM tak Dipolemikkan
×
