Full Day School Belum Siap Diterapkan di Maros

MAROS, BKM — Program Full Day School yang diwacanakan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejauh ini belum mendapat respon poisitif dari sejumlah daerah, tak terkecuali di Sulawesi Selatan.
Program penerapan full proses belajar mengajar di sekolah ini dianggap masih membutuhkan kajian lebih mendalam.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Ashar Paduppa menuturkan, wacana tersebut masih mentah. Adapun pemerintah pusat, kata dia, masih perlu melakukan kajian sebelum pelaksanaannya. Demikian halnya dengan dinas pendidikan di setiap daerah. Ashar bahkan mengaku, jika program ini diterapkan tahun ini, maka pihaknya sebagai penanggungjawab pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Maros belum siap.
Dia menjelaskan, bahwa Maros masih akan mengkaji penerapan sistem ini, sebab dua tahun lalu Bupati Maros, Hatta Rahman juga pernah menggagas dan menerapkan pada beberapa sekolah Full Day School. Akan tetapi pada sampel sekolah saat itu lebih banyak yang tidak setuju dari pada setuju, sehingga penerapannya tidak dilanjutkan.
“Wacana Full Day School ini sudah ingin kami terapkan sejak dua tahun lalu di beberapa sekolah. Namun setelah diknas melakukan pengkajian, ternyata banyak orang tua siswa dan siswa yang tidak setuju dengan penerapan ini. Makanya sampai sekarang kita belum menerapkan,” jelasnya, Selasa (9/8).
Selain itu kata Ashar, banyak murid di tingkat sekolah dasar yang memanfaatkan waktu luangnya untuk mengaji. Sehingga jika kurikulum Full Day School ini diterapkan, dikhawatirkan dapat mengganggu jadwal mengaji anak. Ashar juga beraharap program ini dapat memperhatikan psikologis siswa agar tidak melahirkan masalah baru dalam proses pembangunan SDM mereka.
” Kalau memang tetap akan dipaksakan, maka kurikulum pembelajaran harus memasukkan muatan lokal, dan memiliki waktu belajar mengaji,” ungkapnya.
Terpisah, anggota Komisi III DPRD Maros, Andi Rijal Abdullah mengatakan, Full Day Scholl harus dilihat dari sisi orientasi pendidikan Diknas. Setidaknya pemerintah daerah harus turut memperhatikan masalah kualitas pendidikan anak dan melihat sejauh mana kesiapan Pemkab Maros dalam melaksanakan program tersebut.
“Harus dicermati secara baik. pemerintah daerah jangan hanya asal menyerap dan menerapkan. Kita harus melihat hak anak untuk bermain dan waktu untuk mereka sendiri,” jelas Rijal.
Dia menuturkan, kalau sehari full dipaksakan mengikuti proses belajar, hal itu tidak efektif, karena dapat menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik.
“Ini yang harus dipertimbangkan, yakni jangan sampai menghilangkan hak anak untuk bermain dan justru tidak efektif bagi perkembangan peserta didik. Jadi Pemkab harus mengevaluasi sistem ini terlebih dahulu,” tutup Rijal. (ari-ril)