ANGGOTA Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar juga menilai peleburan sejumlah SKPD berdampak pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD P dan APBD Pokok 2017.
“Apa boleh buat, pemkot harus mengikuti pemerintah pusat terkait dengan perubahan struktur karena sangat berhubungan dengan bantuan anggaran dari pusat. Pemkot juga sudah mengajukan revisi perda terkait perubahan struktur ke DPRD Makassar. Tentunya saya kira itu menggangu pembahasan APBD P dan Pokok, khususnya terkait penambahan dan pengurangan anggaran,” ujar anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara, saat berada di Gedung DPRD kota Makassar, kemarin.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari juga berpendapat sama. Menurutnya, peleburan sejumlah SKPD akan berpengaruh pada pembahasan APBD Pokok 2017, sebab pembahasan anggaran baru bisa dilakukan setelah diketahui struktur baru di SKPD karena berbicara penambahan dan pengurangan anggaran.
“Untuk APBD-P 2016 belum terkena imbas peleburan SKPD, sebab dewan membahasnya sebelum perubahan struktur tersebut. Tapi yang sangat dirasakan pada pembahasan di APBD Pokok 2017, sebab harus diketahi dulu struktur baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18,” ungkapnya.
Pendapat berbeda disampaikan Ketua Banggar DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali. Justru ARA sapaan akrab Adi Rasyid Ali mengakui, jika peleburan SKPD malah akan memperbaiki kinerja dinas-dinas di pemerintahan dan mengefisienkan anggaran di masing-masing kepala dinas.
“Kalau saya tidak masalah, sebab bisa lebih efektif dan efisien. Apalagi, memang penting dirampingkan karena anggaran juga bisa tepat sasaran,” katanya.
Lanjut Wakil Ketua DPRD Makassar ini menambahkan, alokasi anggaran untuk SKPD yang dilebur akan disesuaikan saja.(ita/war)
Dewan Akui Berdampak ke Anggaran
×
