Daerah Harus Terapkan E-Katalog

GOWA, BKM — Sistem pengadaan barang dan jasa secara konvensional di sejumlah kabupaten/daerah sejauh ini masih banyak menimbulkan persoalan hukum.
Karena itu, sistem E-Katalog dianggap menjadi solusi untuk percepatan dan penyerapan anggaran dan lebih tranparan. E-Katalog memuat proses lelang, meski dana APBD belum dikeluarkan.
Hal tersebut mengemuka dalam perbincangan utama pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Puri Agung, Grand Sahid, Jakarta, Selasa (23/8). Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 500 peserta terdiri dari para bupati dan wakil bupati, seskab dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk perwakilan pimpinan SKPD dari Pemkab Gowa.
Kegiatan yang menggulirkan expo APKASI Procurement Network 2016 ini juga menghadirkan 16 perusahaan mitra yang mengisi 19 booth.
Menurut, Mardani H Maming, Ketua APKASI, yang juga Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang hadir sebagai pembicara dalam pertemuan ini, yakni pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang JAsa Pemerintah (LKPP).
Terkait dengan masih banyaknya daerah yang belum menggunakan sistem E-Katalog, menurut Mardani, juga akan menghadirkan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai berhasil menerapkan sistem.
“Sebagai best practice, Bappeda DKI Jakarta akan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan barang dan jasa dengan mengembangkan sistem e katalog,” ujar Sekretaris Eksekutif APKASI, Rifqinizami Karyasuda.
Sementara itu, Plt Kepala Kantor PDE Kabupaten Gowa sebagai salah seorang pimpinan SKPD Pemkab Gowa yang ikut hadir mengatakan kegiatan ini cukup bagus untuk diketahui jajaran aparat sehingga sistem E-Katalog ini dapat diterapkan dengan baik pula di kabupaten. (*)