F-PDIP Soroti LHP Pemkab

MAKALE, BKM — Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pemkab Tana Toraja tahun 2015 lalu dengan predikat Opini Tidak Wajar ditanggapi serius Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Tana Toraja.
Ketua F-PDIP Paulus Paonganan disela-sela sidang paripurna DPRD mengatakan, penilaian BPK atas laporan keuangan daerah membuktikan ada persoalan tidak beres pada pengelolaan keuangan Pemkab
Menurut Paulus predikat Opini Tidak Wajar terindikasi terjadi pelanggaran UU Nomor 23 tahun 2014. Pasalnya, Pemkab melakukan perubahan anggaran sepihak tanpa diperkuat dengan perda sehingga cacat hukum sebab melakukan perubahan, penambahan, pergeseran yang tidak memiliki kekuatan hukum seperti perubahan pendapatan Rp 148.825.097.000, dan perubahan belanja Rp 184.574.138.000.
Kondisi ini sambung Paulus membuat komunikasi dan hubungan Pemkab dengan DPRD tidak harmonis karena kentalnya kepentingan politik, sehingga tindakan Pemkab kami nilai suatu pelecehan kepada lembaga terhormat.
Serapan anggaran tahun 2016 baru mencapai 20 persen pada sektor belanja tidak langsung juga tidak luput dari perhatian fraksi PDIP. Sehingga Pemkab didesak untuk memberi perhatian utamanya belanja anggaran pembangunan hingga Agustus 2016 belum tersentuh.
Fraksi Partai Demokrat Kristian Lambe mengatakan fraksinya memberi apreasiasi atas PAD Tana Toraja tahun 2015 yang over target hingga 114,11 persen.
Demikian pula belanja daerah hanya terealisasi 87,77 persen berbanding terbalik dengan capaian PAD, itu terjadi karena kurang baik rencana kegiatan anggaran, demikian pula monitoring dan pengawasan masih lemah.
Adanya silpa tahun 2015 lalu sebesar Rp 136.614.675.913 mengindikasikan begitu banyak program dan anggaran tidak terealisasi dan terserap dibeberapa SKPD sehingga harus menunggu tahun berikutnya dibelanjakan sesuai program.
Pada sektor pendapatan.
secara akumulatif sangat baik karena mencapai 117,73 persen dari target Rp 952.582.158.226, artinya terjadi peningkatan signifikan.
Namun dengan mencermati belanja daerah hanya mencapai 86 persen dari target Rp 1.042.792.134.989 belum maksimal menyebabkan terjadi silpa Rp 136.614.675.913. (gus/C).