Rahmat: Narkoba dan Korupsi Beda Tipis

MAMUJU, BKM — Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Rahmat, mengatakan, narkoba dan korupsi itu beda tipis. Keduanya merusak. Olehnya itu, seluruh stakeholder harus bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan narkoba. Karena ini bukan hanya tanggungjawab dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian.
”Semua pihak baik itu instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus terlibat dalam memerangi narkoba ini. Apalagi, Sulawesi Barat diapit tiga provinsi, yaitu Sulsel, Sulteng, dan Kalimantan yang perlu diwaspadai,” kata Rahmat saat membuka acara Asistensi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (APBAN) di instansi pemerintah.
Kegiatan tesebut dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat bekerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, di ruang pola lantai III kantor bupati Mamuju, Senin (5/9). Acara ini dihadiri Asisten II Pemkab Mamuju, Rahmat, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Hj Sumarni Husain, SPd. MSi, dan Kabag Kesra, Ali Rachmad, beserta seluruh jajaran Pemkab Mamuju.
Kepala BNNP Sulbar, Supratman SH dalam sambutanNya yang dibacakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Hj Sumarni Husain, mengatakan, di Sulawesi Barat angka prevalensi atau jumlah keseluruhan penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 18.887 (2,09 persen) pada tahun 2014 mejadi 17.539 (1,9 persen) pada tahun 2016.
Ini adalah keberhasilan melakukan upaya–upaya konstruktif dan inovatif menerapkan peran dan partisipasi pemerintah dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Karena itulah, peran instansi pemerintah dalam upaya P4GN sangat diperlukan. Sebab, garda terdepan dalam pembangunan daerah termasuk dalam hal pembangunan sumber daya manusia dan terbangunnya jejaring Berwawasan Anti Narkoba ini menjadi langkah awal bagi BNN dan instansi pemerintah terkait untuk bersinergi serta menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
”Harapan kami adalah akan lahir program pembangunan berwawasan anti narkoba yang dirumuskan instansi pemerintah sesuai dengan tupoksi masing–masing. Dan pihak BNN siap memfasilitasi program tersebut,” tambahnya.