Soal Haji, Agus Kritik Arab Saudi

MAKASSAR, BKM — Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sulsel yang juga Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang menilai pemerintah Arab Saudi masih tidak terlalu profesional dalam aturan.
Dia mencontohkan, banyak keluhan dari para jamaah haji terkait jadwal penerbangan yang kerap molor.
“Yang dikeluhkan adalah aturan dari Saudi karena yang di sana itu suka-suka dia. Misalnya, penerbangan yang biasanya check in hanya 2 jam sebelum pemberangkatan, di sana menjadi 6 jam, belum lagi pesawat yang delay hingga 3,5 jam. Jadi di bandara saja 9,5 jam,” kata Agus yang baru saja pulang berhaji menggunaka Haji Khusus atau ONH Plus di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (19/9).
Namun secara keseluruhan, khususnya terhadap layanan yang diberikan panitia haji asal Sulsel, sudah cukup memuaskan.
Dari pengamatannya saat melaksanakan ibadah haji, panitia dari Indonesia sudah bekerja dengan sangat baik, khususnya tim medis pendamping.
“Tim dari Indonesia sudah antisipasi lebih awal, terutama tim medis, mereka lebih profesional. Banyak jamaah yang tidak perlu dirujuk ke rumah sakit karena sudah bisa diselesaikan sendiri,” ujarnya saat ditemui di kantornya kemarin
Agus menambahkan, yang banyak bersoal kesehatan adalah jamaah berusia lanjut. Tetapi semuanya bisa ditangani dengan maksimal.
Bukan hanya tim medis, tetapi secara keseluruhan, kesiapan panitia sangat bagus. Hanya saja untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji yang merupakan kewenangan pihak Pemerintah Arab Saudi, memang tidak bisa ditangani oleh panitia asal Indonesia.
Saat ditanya mengenai jamaah haji asal Indonesia yang berangkat melalui Filipina, Agus berpendapat mereka seharusnya lebih sabar menunggu, karena jika mereka mau menggunakan ONH Plus, harga yang harus dibayar pun lebih murah.
“Mereka lebih mahal bayarnya dibanding kalau dia mau sabar sedikit misalnya dengan ONH plus, paling tunggu 4 tahun,” paparnya.
Mengenai rencana penggunaan kuota haji negara lain, termasuk Filipina menurutnya hal itu harus dibicarakan dalam konferensi Organisasi Konferensi Islam (OKI), karena pembahasan penentuan kuota haji melalui sidang OKI. (rhm)