Dewan Berang Terhadap Pemkab

PASANGKAYU, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Utara (Matra) belu, juga memasukkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Matra. Akibatnya, para wakil rakyat ini jadi berang.
Ketua DPRD Matra, Lukman Said ditemani Ketua Komisi I, Uksin Djamaluddin, Ketua Komisi II, Saifuddin Andi Baso, anggota komisi I, Ikram Ibrahim, Hasbudi, dan Arwi, kepada wartawan di gedung wakil rakyat kemarin, mengatakan, pihak DPRD sudah beberapa kali melayangkan surat ke Pemkab Matra terkait RAPBD-P ini. Namun belum juga mendapat tanggapan. Padahal, pembahasan idealnya sudah dimulai pada awal September ini.
”Kami sangat kecewa dengan kinerja Pemkab Matra. Pembahasan RAPBD-P ini sudah sangat terlambat. Sudah lewat dari deadline Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Saya cek di daerah lain, bahkan ada yang sudah mengesahkan RAPBD-P nya,” keluh ketua DPRD Matra.
Lukman Said juga menuding, keterlambatan penyusunan draft RAPBD-P ini disebabkan adanya konflik kepentingan di internal birokrasi Matra. Yakni konflik pribadi antara Bappeda Matra dan Sekkab Matra. ”Setelah di kroscek, ternyata ada konflik internal antara Sekda dan Bappeda. Persoalan pribadi mereka ini terbawa-bawa sampai ke instansi pemerintahan. Saya sangat malu melihat hal ini,” tegasnya.
Lukman pun meminta kepada bupati Matra untuk turun tangan serta tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab jika dibiarkan terus berlarut, secara perlahan akan merusak sistem pemerintahan. ”Melalui kesempatan ini saya menyampaikan kepada masyarakat, kinerja pemerintah daerah sangat memprihatinkan, khususnya para SKPD. Tapi bukan bupati dan wakil bupatinya,” ujar Lukman Said. (ala/mir/c)