MALILI, BKM — Setiap tahun angka penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kabupaten Luwu Timur terus bertambah.
Sekertaris KPA Luwu Timur, Andi Tulleng, Minggu (2/10) mengatakan, dari 99 kasus penderita ODHA, 18 diantaranya telah meninggal dunia. Saat ini, pihak KPA telah melakukan rapat koordinasi untuk membentuk Warga Peduli Aids (WPA) disetiap kecamatan dan desa.
Data yang dihimpun dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Luwu Timur, angka kasus pengidap HIV / AIDS (ODHA) sebanyak 99 kasus. Sebanyak 18 penderita diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut tercatat sejak tahun 2004 hingga per Desember 2015 lalu.
Dari angka diatas, penderita ODHA terbesar di Luwu Timur ada di kecamatan Nuha dengan jumlah 35 kasus, disusul Towuti 12 kasus dan Burau 3 kasus selebihnya tersebar di beberapa kecamatan lainnya.
Nantinya, pihak kecamatan dan Puskesmas membantu mencari warga yang ingin ikut berpartisipasi dan mengkordinir WPA disetiap wilayah tersebut.
“Beberapa hari yang lalu kita sudah mengundang seluruh Puskesmas, PT Vale dan pihak terkait dalam rangka membentuk WPA. Jika WPA sudah ada maka akan diberikan pembekalan atau orientasi di kabupaten,” kata Tulleng.
Ia menambahkan, KPA dan rumah sakit PT Vale Indonesia, Tbk saat ini sudah bekerja sama untuk penanggulangan penyakit tersebut. Warga yang telah mengidap dapat berobat. “Obatnya gratis,” ungkapnya.
Anggota DPRD Luwu Timur, Juddin Sira meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur untuk memberikan pelayanan khusus kepada warga pengidap HIV / AIDS.
Pelayanan khusus yang dimaksud, kata Juddin seperti, melakukan karantina kepada setiap pengidap. Hal itu dilakukan guna mengurangi penderita ODHA.
Di Luwu Timur, kata Juddin, sudah ada 99 kasus penderita ODHA dan penularan terjadi dengan cepat bukan hanya karena berhubungan badan (intim) melainkan bersentuhan darah dan penularan lainnya.
“Setiap tahunnya pengidap HIV dan AIDS dipastikan akan bertambah jika tidak dilakukan penanganan secara khusus. Saat ini jumlahnya sudah mencapai 99 kasus,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga diharapkan mampu melakukan pendekatan sosial dengan pengidap tersebut dengan harapan agar yang bersangkutan (penderita) tidak terdeteksi oleh warga lainnya.
“Kasihan juga kalau mereka ketahuan oleh warga lainnya dan bisa saja dikucilkan sehingga ini perlu dilakukan pendekatan secara sosial oleh pemerintah,” ungkap Juddin.
Selain mengkarantina, Pemda juga memikirkan kebutuhan sehari – hari dan biaya lain bagi penderita HIV / AIDS selama menjalani karantina. “Kalau diperlukan kita bahas di DPRD,” ungkapnya. (alp/C)
