Kubu Bur-Nojeng Yakini Pemilih Siluman Terstruktur

TAKALAR, BKM–Gugatan Pemilihan bupati (Pilbup) Takalar siap bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan latar belakang adanya dugaan kecurangan yang terstruktur seperti pemilih siluman sebanyak 5486 pemilih dan pemilih ganda disejumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Hal ini terungkap saat pendukung Bur-Nojeng bernama Daeng Nakku warga Kelurahan Patte’ ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan memergoki panitia pemungutan suara (PPS) turun menemui warga untuk meminta salinan fhoto copy E – KTP dan surat keterangan (Suket ). “PPS tersebut memintai warga salinan fhoto copy dan suket yang tidak masuk data base didinas kependudukan, tetapi masuk sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di KPU Takalar, kenapa proses pendataan dilakukan ulang pasca mencuatnya masalah pemilih siluman, ada apa dengan pihak penyelenggara,”tanya Daeng Nakku heran, Minggu (26/2).
Dugaan manipulasi data sehingga lahir pemilih siluman semakin diyakini kubu Bur-Nojeng karena telah menguntungkan kubu sebrang. Tak hanya di Patte’ ne, namun juga terjadi diLingkungan Bontokassi, Kecamatan Polongbangkeng Utara. “Kami diperintahkan oleh perangkat KPU, agar anggota PPS turun mengumpulkan salinan atau fhotokopy KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT pada Pilkada lalu. Repot juga karena tiba-tiba ada tambahan tugas,”kata anggota PPS Polongbangkeng Utara.
Tim pemenangan Bur-Nojeng, H Muhammad Idris Leo mengatakan bahwa kalau hal itu betul, maka perlu diwaspadai para penyelenggara tersebut. “Perlu diwaspadai. Jangan sampai mereka mencoba menghilangkan jejak persoalan yang sementara berproses hukum di MK,”beber wakil Ketua DPRD Takalar ini.
Sehari sebelumnya, massa pendukung pasangan nomor urut 1 Bur-Nojeng mengepung kantor panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Takalar. Massa muncul dari arah utara dan selatan Takalar ini, menuntut Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi terkait indikasi kecurangan yang ditemukan kubu BurNojeng. ” Kami menuntut dan mendesak agar Panwaslu Takalar mengeluarkan rekomendasi atas laporan kecurangan yang kami layangkan, Panwas harus profesional bekerja sebagai penyelenggara dan tidak memihak kubu manapun, bukti disertai data kecurangan yang telah diterima oleh pihak Panwas termasuk data pemilih siluman sebanyak 5486 adalah bukti kecurangan yang mewarnai proses pencoblosan 15 Februari lalu,”kata Muhammad Yunus koordinator aksi, Sabtu (25/2). (ira/rif/c)