Mahasiswa, LSM, Pers Protes Jeneponto Masih DT

JENEPONTO, BKM — Sebagai orang Jeneponto, tentunya harus malu dicap sebagai satu-satunya kabupaten dan kota di Sulsel yang masih dicap sebagai Daerah Tertinggal (DT). ”Ini tentunya akan memerahkan telinga kita dengan cap seperti ini,” kata Asmin Syarif, salah seorang mahasiswa pada acara Dilog Jumatan di Balla Kopi, Jalan Landapase, Bontosunggu, Jumat (24/2).
Tampil sebagai narasumber, masing-masing mantan Bupati Jeneponto, Dr H Baharuddin Baso Tika, Komisaris PLTU Bosowa, H Maddo Pammusu, dan Kadis Kesehatan Jeneponto, dr Syafruddin Nurdin. Acara ini turut dihadiri anggota DPRD Jeneponto, H Muhammad dan puluhan peserta dialog dari kalangan mahasiswa, LSM, dan pers. Kegiatan ini diprakarsai Ketua LSM Lekat Maggalatung Daeng Pasolong yang dipandu Khairul Loji dari LSM Pattiro.
Selain menyandang sebagai DT, tambah Armin, Jeneponto juga ditengarai kini diserbu tenaga asing di PLTU Punagayya, Bangkala. Padahal, skill orang Jeneponto tidak kalah. Tapi sepertinya ada pembiaran.
Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto, dr Syafruddin Nurdin, mengatakan, indikator sebagai DT itu di antaranya adalah sektor kesehatan. Dimana, tahun 2013 adalah Kabupaten Jeneponto adalah daerah bermasaalah kesehatan.
”Tapi memasuki dua setengah tahun kepemimpinan Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar, Jeneponto sudah keluar dari masalah kesehatan dan kini berada diurutan 18 dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel,” kata Syafruddin.
Menurutnya, sejak tahun 2015, sudah ada delapan Puskesmas yang telah terakreditasi. Dan ditahun 2016, sudah ada 15 Puskesmas terakreditasi. ”Itu bukti kita berkomitmen dibidang tugas masing-masing membangun jeneponto Gammara,” tegasnya.
Komisaris PLTU Bosowa, H Maddo Pammusu, mengatakan, terbangunnya PLTU Bosowa atas inisiasi Bupati Baharuddin Baso Tika dan dibangun PLTU 1 dan 2 saat Bupati Radjamilo serta PLTU Bosowa 3 dan 4 dibangun saat Bupati Iksan Iskandar.
”Jadi tiga bupati Jeneponto punya andil dalam pembangunan PLTU ini. Tidak layak kalau Jeneponto disebut DT. Jeneponto kini sudah mempunyai listrik terbesar di Indonesia Timur. Namun tidak dipungkiri banyak kritikan bahwa PLTU Jeneponto diserbu tenaga asing asal Cina,” ujarnya.
Namun Mado menegaskan, dirinya sebagai orang Jeneponto asli, tentunya tetap berpikir untuk kesejahteraan rakyat Jeneponto. Perlu diketahui, Jeneponto adalah proyek berteknologi tinggi. Dimana, orang lokal belum mampu mengerjakannya.
”Tapi tidak usah kuatir, tahun 2018 proyek sudah selesai pembangunannya. Dan tenaga kerja asing itu akan kembali ke negaranya. Hampir semua tenaga kerja yang tidak perlu skill khusus seperti sekuriti dan office boy yang berjumlah sekitar 2.500 orang, semuanya orang Jeneponto. Jadi tidak benar ada tenaga kerja asing ilegal yang mencaplok lowongan kerja tenaga kerja lokal Jeneponto,” jelasnya.
Mantan Bupati Jeneponto, H Baharuddin Baso Tika, mengatakan, dirinya juga paling marah kalau dikatakan Jeneponto adalah miskin. Tapi faktanya, betul Jeneponto DT yang tertuang di dalam Keppres No 130 tahun 2015. Dan Keppres itu dibatasi sampai tahun 2019.
”Jangan bangga disebut DT karena akan banyak bantuan masuk ke daerah Jeneponto. Tapi ingat Undang-Undang tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah. Kalau Jeneponto terus DT, maka kita kuatirkan daerah kita ini digabung dengan daerah tetangga. Apakah kita mau? Mari kita gunakan otak kanan untuk membangun Jenepontota gammara,” tegas Baharuddin.
Sementara itu, Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar, mengatakan, sejak menjabat sebagai bupati, Jeneponto sudah DT dari dulu. Dirinya hanya memperbaiki. ”Makanya, mari semua elemen masyarakat siapapun ia mengambil bagian untuk bagaimana kita bisa keluar DT. Karena tiga indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari ketiga ini, sektor pendidikan belum keluar. Sektor kesehatan Jeneponto sudah keluar dari kabupaten bermasaalah kesehatan. Sedangkan darei sisi ekonomi, Jeneponto sudah swasembada beras.
”Kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, jelas Iksan Iskandar. (krk/mir/c)