Legislator Dinilai tidak Peduli APBD

JENEPONTO, BKM — Legislator DPRD Jeneponto sepertinya tidak peduli terhadap APBD Jeneponto Tahun Anggaran 2017. Karena pembahasan RAPBD yang sudah diserahkan Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar pada 28 Februari 2017 lalu, hingga sekarang belum juga ditetapkan.
Demikian antara lain yang terungkap dalam Diskusi Jumat yang digelar komunitas Samboritta di Kafe Balla Kopi, Jumat (10/3). Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua DPC Partai Hanura yang juga Wabup Jeneponto, Mulyadi Mustamu, Ketua DPC PKB Jeneponto, Mappatunru, Ketua DPC Partai Nasdem Jeneponto yang juga mantan Bupati Jeneponto, Baharuddin Baso Tika. Diskusi makin semarak dengan kehadiran puluhan mahasiswa, politisi, LSM, dan pers.
Wabup Jeneponto, Mulyadi Mustamu Karaeng Tinggi, mengatakan, dirinya sangat setuju bila dikatakan anggota dewan sekarang kurang peduli terhadap APBD Jeneponto yang sudah sangat terlambat. Tentunya rakyatlah yang rugi. Karena uang Rp600 miliar tidak berjalan pembangunan dan untuk kesejahteraan rakyat.
”Makanya, setiap rapat intern Partai Hanura, saya selalu tekankan kepada anggota bahwa kamu berada di DPRD Jeneponto lepaskan atribut partai. Karena dikuatirkan kepentingan golongan yang diutamakan. Tapi yang harus dikedepankan kepentingan rakyat Jeneponto keseluruhan. Termasuk percepatan ditetapkannya APBD Jeneponto,” jelas Mulyadi.
Ketua DPC Partai PKB Jeneponto yang juga Ketua Baleg DPRD Jeneponto, Mappatunru mengatakan, pengalaman APBD Jeneponto TA 2016. Ditetapkan 30 Desember 2015, tapi nyatanya bulan Agustus 2016 baru dilaksanakan pembangunan.
”Ini yang kita tidak mau terulang. Karena mengiyakan saja semua yang ditawarkan eksekutif. Makanya, RAPBD Jeneponto 2017 ini kita kutui. Kita pertanyakan untuk kepentingan siapa? Kalau bukan berpihak ke rakyat, kita coret. Makanya alot pembahasannya. Ditambah lagi sangat lambannya eksekutif menyerahkan baik KUA PPAS terlebih draft APBD Jeneponto. Yang pasti, kita anggota dewan sangat peduli dengan rakyat. Karena disadari, semua anggota dewan adalah hasil suara rakyat Jeneponto,” jelas Karaeng Situju.
Sementara Alim dari LSM menyampaikan, hanya alasan saja semua jika dikatakan pemerintah yang lambat mengajukan KUA PPAS dan draft APBD Jeneponto. Untuk itu, tegas Alim, seluruh rakyat Jeneponto agar tidak lagi memilih anggota dewan yang duduk di DPRD Jeneponto. Sekarang karena kurang peduli terhadap rakyat.
Berbeda dengan apa yang dilontarkan Fatahuddin Karaeng Kulle. Menurutnya, anggota DPRD Jeneponto lebih cenderung memelihara kepala desa. Karena ini berkaitan dengan raihan suara pada pemilihan legislatif.
”Ini mungkin siapa yang bisa mengambil hati pak desa, maka dia akan meraup suara pada Pileg nanti. Sehingga semua anggaran pembangunan tertumpah ke desa tersebut. Padahal, desa sekarang sudah punya Anggaran Dana Desa (ADD),” ujarnya. (krk/mir/c)