SYL: Apdesi Harus Bebas dari Kepentingan Politik

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo meminta Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel agar bebas dari kepentingan politik praktis.
Apdesi, kata Syahrul, sebagai organisasi yang berdaulat dan mandiri yang membawa konsekuensi adanya independensi, berpandangan jauh kedepan, memiliki kepekaan sosial dan bebas dari praktek politik praktis.
Menurut Syahrul, sebagai wadah kerjasama antar pemerintahan desa, Apdesi diharapkan memiliki peran dalam mengawal kebijakan pemerintah dan mendorong akselerasi pembangunan perdesaan.
Berbagai aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan hendaknya mendapatkan pencermatan secara utuh dan tidak parsial.
“Apdesi juga harus mementingkan kepentingan nasional dan cermat dalam melihat kondisi objektif wilayah yang sangat beragam,” kata Syahrul dalam sambutannya pada Pelantikan Pengurus DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel Periode 2017-2022, di Makassar, akhir pekan lalu.
Disamping itu, Apdesi sebagai wadah kerjasama antar pemerintahan desa, jelas gubernur dua periode itu, dituntut untuk senantiasa inovatif dalam memanfaatkan segala peluang dan potensi sumberdaya pembangunan dan mengembang-kan sinergitas antar desa sebagai satu kesatuan wilayah yang saling terintegrasi.
“Apdesi juga harus cermat dalam mengikuti trend perilaku organisasi modern saat sekarang ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, gubernur mengatakan, pelaksanaan dari kewenangan desa yang disertai dengan pendanaan yang relatif besar memerlukan sumberdaya yang cukup memadai, memerlukan proses tahapan pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungon serta penguasaan aplikasi sistem informasi.
Berbagai kendala dan konsekwensi dalam mengakselerasi pembangunan perdesaan tersebut, kata dia, perlu mendapatkan dukungan dari suatu organisasi, asosiasi profesi pemerintahan desa yang berdaulat dan mandiri seperti Apdesi.
“Ke depan, Apdesi diharapkan mempunyai pikiran-pikiran konstruktif dalam menjalin pola kemitraan yang lebih efektif antar pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” pungkas Syahrul.(rhm)