LUWU, BKM — Warga Kelurahan Padang Subur, Kabupaten Luwu, Andi Hendra (40) mengaku kecewa dengan pelayanan BPN Luwu yang mempersulit dirinya saat melakukan pengurusan sertifikat.
Kepada BKM, Minggu (2/4) Andi Hendra menjelaskanpada bulan September 2016 dia bermaksud mengurus penerbitan sertifikat atas tanah warisan milik keluarganya di BPN Kabupaten Luwu
“Saya ke loket BPN Luwu. Staf loket menyarankan bertemu ibu Marwah,” ujar Andi Hendra
Saat bertemu Marwah, Hendra diminta membayar Rp 5 juta sebagai biaya pengurusan. Sayangnya, bukti penyerehan uang dilakukan dalam kuitansi biasa tidak berkop BPN Luwu, bahkan tidak berstempel.
Merasa kkawatir terkena pungli, beberapa hari berselang Hendra ke BPN Luwu meminta rincian pembayaran pengurusan sertifikat atas uang Rp 5 juta.
“Saya ketemu Kepala BPN Luwu Agustan. Agustan meminta saya menemui Ridwan lalu mengembalikan uang Rp 500 ribu. Tapi kuitansi sama, tidak berstempel dan ditandatangani Siti Marwah,” katanya lagi.
Pihak BPN juga tidak memberikan rincian apa saja yang dibayar dari total uang yang diserahkan.
Hendra kembali menemui Agustan. Agustan meminta Hendra ke bagian konflik dan sengketa atas nama Andi Ansar.
Saat itu Andi Ansar, mengaku uang miliknya sudah habis untuk pembeli rokok. Andi Ansar membujuk saya untuk tidak mempersoalkannya dan bersedia mengembalikan uangnya Rp 1,5 juta. Sadar dirinya merasa kena Pungli, Hendra pun mengancam akan melaporkan masalah ini ke Polres Luwu.
Ansar sempat mengembalikan uang Rp 1,6 juta melalui Andi Diana (adik Andi Hendra) tapi ditolak.
“Ini bukan persoalan uang tapi sudah tidak benar. Kalau hal ini terus terjadi, berapa banyak orang yang menjadi korban,” jelasnya.
Makanya saya memilih melaporkan hal ini ke Mapolres Luwu sejak 22 Januari 2017 lalu.
Kepala Bagian Konflik dan Sengketa BPN Luwu, Andi Ansar yang dikonfirmasi BKM Minggu siang kemarin, via ponselnya tak bisa bisa memberikan jawaban apa-apa. ” Saya lagi di Makassar dinda. Nanti kita ketemu untuk membicarakan masalah ini, ” ujar Andi Ansar (wan/C)
