BPK Audit LKPD 2016

BARRU, BKM — Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama satu bulan akan berada di Barru, untuk memeriksa laporan keuangan perangkat daerah(LKPD) periode 2016. Kondisi ini kemudian ditindaklanjuti Plt Bupati dengan mengeluarkan larangan kepada para Kadis untuk keluar daerah.
Kabid Aset Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Ahmad Abdillah, saat dihubungi Rabu (5/4) mengakui proses audit sementara berlangsung. “Makanya dengan hadirnya Tim BPK selama sebulan di Barru, sehingga Plt Bupati Suardi Saleh melarang para Kepala OPD untuk keluar daerah,” aku Ahmad.
Pemeriksaan LKPD 2016 yang baru diserahkan Plt Bupati ke pihak BPK baru-baru inilah, kata Ahmad, yang kemudian kembali diaudit oleh Tim pemeriksa dari badan pemeriksa keuangan. Dari hasil ini nanti akan keluar laporan hasil pemeriksaan(LHP) dan selanjutnya tinggal menunggu opini.
Apakah kita berhasil memperoleh WTP dengan catatan, WTP atau WTP dalam kategori clear and clean. Ketika dipertanyakan, bagaimana dengan aset. Ahmad menyatakan aset tidak ada masalah. Meski awalnya sempat dikhawatirkan soal pinjam pakai 22 unit mobil ke anggota dewan. “Beruntung mobil Terios itu sudah ditarik, karena dalam aturan, memang pengadaan kendaraan roda empat hanya diperuntukkan kepada unsur pimpinan,” bebernya.
Itulah sebabnya, Plt Bupati mewarning kita supaya stand by ditempat. Hal ini merupakan antisipasi kalau misalnya tim pemeriksa harus didampingi saat mau ke lapangan untuk mengaudit. Tentu kalau pemeriksa hendak ke lapangan. Maka otomatis harus didampingi Kadis bersama PPK nya. “Apalagi Bupati kita ini sangat bertekad kembali meraih WTP dan bukan mustahil opini seperti itu bisa kita raih. Jika WTP bisa kita raih kembali setelah alpa tahun lalu. Maka kucuran dana DID senilai Rp 22 Milyar dari pusat dapat diraih lagi,” pungkas Ahmad. (udi/C)