40,60 Persen Jalan Provinsi Rusak Berat

MAMUJU, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar melalui Plt Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Sulbar. Kegiatan ini digelar di auditorium kantor gubernur Sulbar, Senin (10/4).
Pelaksanaan Musrenbang ini mengangkat tema ‘Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Wilayah, Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar pada Tahun 2018’.
Gubernur Carlo B Tewu, mengatakan, kondisi jalan nasional di Sulbar pada tahun 2016 total panjang mencapai 763,17 kilometer. Dimana, sekitar 86,68 persen masuk dalam kondisi mantap dan 13,32 persen masih kondisi rusak. Hal tersebut akan terus didorong demi mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sedangkan jalan provinsi dengan panjang 349,67 kilometer, terdapat 21,10 persen kondisi mantap, sekitar 38,30 persen kondisi sedang, dan 40,60 persen dalam keadaan rusak berat.
Untuk itu, diharapkan ke depan fokus penanganan jalan provinsi bisa lebih optimal. Terutama di daerah Lampa, Matangga, Keppe, Salubatu, Bonehau, Kalumpang, Batuisi, Batas Sulsel (Luwu Utara) dan beberapa jalan provinsi lain penghubung sentra-sentra berbagai komoditas perkebunan dan pertanian yang potensial antar kabupaten di Sulbar.
”Saya berharap agar pelaksanaan Musrembang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dapat ini dijadikan dasar dan masukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan kedepan, dengan harapan perencanaan akan semakin baik dan berkualitas ke depan,” papar Carlo.
Jenderal dua bintang tersebut juga memaparkan, beberapa capaian pembangunan Sulbar yang telah dilakukan, yaitu pertumbuhan ekonomi Sulbar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun masih berfluktuasi.
Ditahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 6, 03 persen atau lebih rendah di tahun 2015 yang mencapai 7,39 persen. Meski lebih rendah, pertumbuhan tersebut masih positif dan masih berada pada angka rata-rata nasional mencapai 5,02 persen.
Lanjut dikatakan, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan signifikan. Diawal berdirinya Provinsi Sulbar, persentase penduduk miskin pada tahun 2006 sebesar 19,30 persen. Dan akhirnya dengan kerja keras dapat diturunkan menjadi 11,19 persen pada tahun 2016. Tapi masih berada di atas angka rata-rata nasional yakni sebesar 10,70 persen.
Untuk Sulbar, jumlah penduduk miskin perdesaan sebesar 121, 83 ribu jiwa atau sekitar 82,93 persen, penduduk miskin yang berada di pedesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06 persen.
Dalam target tingkat kemiskinan nasional (RPJM 2014-2019) untuk Sulbar ditetapkan sebesar 7,1 persen. Sehingga dibutuhkan penurunan minimal 1,36 poin persentase per tahun.
Selanjutnya, indeks ketimpangan pendapatan (gini rasio) pada tahun 2014 sebesar 0,38 persen mengalami perbaikan pada tahun 2016 menjadi 0,36 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pembangunan di Provisi Sulbar. Ketimpangan pendapatan tersebut masih rendah jika dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar 0,40 persen. Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Sulbar, pada tahun 2010 IPM Sulbar mencapai 59,74.
Kondisi tersebut meningkat menjadi 62,96 pada tahun 2015. Tumbuh lebih cepat dibanding IPM Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 1,16 persen. Sementara IPM Indonesia tumbuh 0, 94 persen. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan IPM Sulbar berada pada peringkat ketiga secara nasional.
Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI, Slamet Sudarsono, menyampaikan lima hal terkait Musrenbang Provinsi Sulbar tersebut, yaitu mengenai perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program, kerangka ekonomi makro dan skenario pembangunan tahun 2018, prioritas pembangunan nasional tahun 2018, kebijakan penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Sulbar.
Slamet Sudarsono menambahkan, dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulbar, beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan, yaitu rekonstruksi/peningkatan struktur jalan Mamuju-Kalukku-Belangbelang-Pasang Kayu-batas Sulawesi Tengah, rekonstruksi/peningkatan struktur jalan Kalukku–Salubatu–Mambi-Tabone-Polewali merupakan proyek-proyek untuk mendukung konektivitas. Penyediaan rumah transmigran dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar untuk mendukung penyediaan perumahan layak di kawasan transmigrasi.
Pembangunan pasar kecamatan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah tertinggal. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Sulbar.
”Saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Sulbar perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah,” imbuhnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengungkapkan, pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, sesuai kondisi, potensi, serta permasalahan dimasing-masing daerah.
Teguh juga mengemukakan, demi tercapainya sasaran pembangunan yang direncanakan, maka dibentuk rumusan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulbar tahun 2018, agar diselaraskan dengan sembilan agenda Nawa Cita Jokowi-JK berdasarkan tiga dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019.
Tiga dimensi tersebut adalah pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah. Selain dihadiri Plt Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Polhukam Bappenas, Slamet Sudarsono, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, Bupati Mamuju, Habsi Wahid, Bupati Mateng, Aras Tammauni, Sekda Matra, Natsir, Sekda Mamasa, Benyamin, Asisten I Kabupaten Majene, Burhanuddin, anggota DPD RI Dapil Sulbar, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun, Ketua komisi IV DPRD Sulbar, Abd Rahim, sejumlah pimpinan OPD Sulbar lingkup Pemprov Sulbar dan kabupaten, serta undangan lainnya.