PAREPARE, BKM — Besarnya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 yang belum cair dari pusat membuat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2016 DPRD Parepare turun tangan.
Tim Pansus LKPJ 2016 ini mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk konsultasi masalah pencairan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, Kamis (4/5) Mei.
Sejumlah anggota Pansus DPRD Parepare pun mesti diterbang ke Jakarta guna mencarikan jalan keluar bagaimana mencairkan DAK 2016 yang belum turun dari pusat.
Mereka adalah Minhajuddin (Golkar), Yusuf Nonci (Hanura) dan Tasming Hamid (Demokrat).
Salah satu anggota Pansus, Tasming Hamid mengaku jika belum ada keputusan masalah jalan keluar DAK yang belum turun ini.
“Kita masih konsultasi sekarang belum ada keputusan,” jelasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam mengungkapkan, jika dari total Rp 110 miliar lebih anggaran pembangunan yang belum keluar, sebanyak Rp 75 miliar belum cair dari pusat.
“Rp 35 miliar sudah ada di kas daerah sementara Rp 75 miliar lebih belum turun dari pusat”ungkapnya.
Ditambahkan, Kepala Badan keuangan Daerah (BKD), Nasarong, pemeritah pusat belum cairkan dana, sehingga sebagian proyek APBN dikerjakan tekanan akhirnya belum 100 persen pembayaran,”jadi yg berutang pemerintah pusat, bukan pemkot Parepare, karena proyek yang belum cair 100 persen hanya proyek memakai dana APBN,” jelasnya. (smr/D)
Pansus LKPj Konsultasi Kemenkeu
×
