PAREPARE,BKM–Pembicaraan terkait penggunaan teknologi saat pemungutan suara di Pemilu legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Wali Kota (Pilwali) dan lainnya tampak semakin marak dalam beberapa waktu terakhir.
Wacana yang disebut juga sistem electronic voting (e-voting) yang terus dilontarkan DPR-RI dan pemerintah pusat itu dinilai mampu menekan kecurangan saat proses pemungutan suara nantinya.
Kendati dianggap sukses setelah bercermin dari pemilihan kepala desa di Boalemo, Gorontalo beberapa waktu lalu, pelaksanaan pemungutan suara sistem e-voting itu rupanya tetap menimbulkan pro-kontra hingga di beberapa daerah.
Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah menyatakan, sistem e-voting pada pelaksanaan pilkada dan semacamnya belum terlalu mendesak untuk diterapkan di kota berjuluk Bandar Madani ini.
“Belum mendesak itu (e-voting, red). Sebab banyak hal yang perlu dibenahi, termasuk infrastruktur,” ujar Nur Nahdiyah.
Menurut Nur Nahdiyah, wacana e-voting itu sampai saat ini hanya merupakan keinginan DPR pusat.
“Tidak ada wacana e-voting. Sebab undang-undang belum mengakomodir e-voting,” ujar perempuan berhijab ini. (smr/rif/d)
KPU Belum Berminat Program E-Voting
×
