ENREKANG, BKM — Forum Bersatu Masyarakat Maiwa (FBMM), Selasa (23/5) hari ini dijadwalkan menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Enrekang.
FBMM akan mempertanyakan lahan milik negara seluas 5000 hektar yang dikelolah PT Perkebunan Negara (PTPN) yang seharusnya menghentikan aktifitasnya karena HGU-nya telah berahir sejak Juli 2003. Pada Juli 2016 lalu, FBMM juga sempat mendatangi DPRD untuk hal yang sama.
Wakil Koordinator FBMM Zulfikar, kepada BKM di Lapangan Sepakbola Langsagaga Marongin, Minggu (21/5) mengatakan aksi kali ini akan dilakukan dengan skala besar dan dipusatkan di Gedung DPRD dan Kantor Bupati.
Aksi ini guna mempertanyakan kepada pemerintah setempat satatus pihak PTPN yang masih beraktivitas, padahal Pemkab sudah mengeluarkan surat perintah tertanggal 2 Juli 2016 isinya melarang PTPN beraktifitas karena dinilai tidak ada kontribusinya kepada daerah setempat.
Tapi hingga kini PTPN masih melakukan aktifitas dengan menanam pohon kelapa sawit.
“Hasil rapat kami kemarin di Baraka, Selasa (23/5) besok kita demo besar-besaran di kantor DPRD dan kantor bupati untuk mempertanyakan tentang keberdaan pihak PTPN di Maiwa,” tutur
Zulfikar
Sebelumya Jufri, warga Maiwa gundah gulana. Soalnya, alat pertaniannya jenis Dompeng, dirampas enam oknum Brimob saat menggarap sawahnya di sekitar lokasi PT Perkebunan Negara (PTPN), Senin (24/3).
Perampasan alat pertanian tersebut disampaikan Jufri kepada BKM, Kamis (18/5) saat dia hendak menyampaikan aspirasinya tentang sengketa lahan seluas 5.300 hektar antara warga Kecamatan Maiwa dengan PT Perkebunan Negara (PTPN) di Gedung DPRD Enrekang (her/C)
