Agustus Draft APBD-P 2017 Diserahkan

MAKASSAR, BKM– Kepala Badan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin Syafruddin Haiya, menyebut, pemerintah kota saat ini masih melakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelum menyerahkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Sehingga pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar dapat dilakukan pada Agustus, dan September dilakukan pengesahan.
” Kita berharap pengesahannya tepat waktu maksimal tiga bulan sebelum masa anggaran berakhir. Idealnya, kita sudah melakukan proses pembahasan Agustus dan paling lambat September dapat dilakukan pengesahan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD Makassar,” sebutnya.
Bagaimana dengan dua tahun terakhir kata Erwin, usulan anggaran di tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yang hanya pada penyesuaian atau tidak terjadi penurunan dan penambahan. Penyesuaian dilakukan khususnya yang berkaitan dengan target pendapatan dan belanja.
“Tidak adaji yang terlalu signifikan kalau di perubahan APBD. Kita berharap draft APBD lebih cepat lebih baik segera diserahkan. Kalau APBD sudah disahkan tentu rakyat bisa cepat menikmati juga,” turupnya.
Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2017 sudah direncanakan bakal dibahas di Agustus sehingga September sudah bisa diketuk palu. Sedangkan APBD Pokok 2017 dewan telah meminta pemerintah kota menyerahkan draft anggaran untuk dipelajari.
” Yah bulan Agustus sudah bisa dibahas, dan bulan September kita sudah ketuk palu. Kalau APBD Pokok seharusnya draftnya sudah masuk untuk kita pelajari,” ungkapnya saat di gedung DPRD Makassar.
Begitupun yang diungkapkan anggota Banggar DPRD Makassar, Hamzah Hamid. Ia menuturkan, sudah seharusnya awal Agustus sudah masuk pembahasan APBD Perubahan 2017, sehingga bisa ditargetkan pembahasan APBD-P 2017 bisa rampung di akhir September.” Kalau APBD-P itu kita menunggu masuknya draft dari SKPD, mungkin sudah dibahas di awal bulan Agustus dan berakhir di September, jadi hanya satu bulan kita bahas,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Makassar itu menambahkan kalau pembahasan APBD Pokok 2017 masih menunggu selesainya pansus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Makassar tahun 2005-2025 dan pansus Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar tahun 2014-2019. ” Kita menunggu dulu selesai dua pansus itu karena acuan penyusunan APBD Pokok 2017 mengacu dari dua pansus tersebut,” ucapnya. (ita-arf)