LUWU, BKM — Warga Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu dipimpin Korlap Hajar menggugat Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 karena tidak mengakomodir pembangunan jalan di Kecamatan Bajo Barat.
Hajar menuturkan anggaran DAK menjadi sorotan utama dan Pemkab harus bekerja sesuai aturan, jangan sampai menghabiskan perjalanan dinas tapi anggaran minim ke masyarakat.
“Buktinya jalan kami di Bajo Barat tidak pernah di aspal kita menyorot kinerja Kadis Bina Marga yang lelet, atau SKPD hanya menghambat program pemerintah pusat,” tegas Hajar
Dia mempertanyakan anggaran Rp 15 miliar yang hangus akibat tak ada kepedulian Pemkab dalam hal ini Dinas Bina Marga.
“Kita juga pertanyakan kinerja DPRD Luwu, kemana amanah rakyat. Alokasi dana untuk pembangunan fisik untuk Kecamatan Bajo Barat nihil, yang ada hanya kepedulian anggaran non fisik atau perjalanan dinas. Harus disikapi serius oleh DPRD,” tandas Hajar
Anggota DPRD Luwu Yamin Annas dari Dapil II Luwu meminta warga agar masuk ruang aspirasi untuk mendengarkan penjelasan persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat Bajo “Silahkan ke ruang aspirasi nanti kita jelaskan,” jelas Yamin.
Warga juga mendesak pembekuan aktivitas PT Harifiah saat aksi menggugat dana DAK yang tak mengakomodir pembangunan akses jalan Bajo Barat “Jika aktivitas PT Harfiah yang mengelola tambang galian C tak ditutup, kami akan menutup jaringan air bersih dari PDAM Luwu yang melintas di wilayah Bajo Barat,” tambah warga lainnya Sainuddin yang juga mantan Kades Bone Lemo Bajo Barat.
Kepala Dinas Bina Marga Luwu, Ridwan Tumbalolo berkilah dibalik aturan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017. Sementara Kepala Bappeda Luwu Muhammad Rudi menambahkan pihaknya sudah merencanakan dan monitoring.
”Itu tugas saya, kita juga menghadapi perubahan struktur jadi proses agak terhambat. Ini mungkin kendala sehingga agak terlambat, khusus jalan di Bajo Barat sudah dilakukan tender tapi memang masih terkendala teknis tapi sudah dilaporkan ke bupati,” jelas Rudi.
Ketua DPRD Luwu Andi Muharir mengaku tak berani melawan aturan yang di atur sesuai PMK Nomor 50/.PMK.07/2017
“Kalau pihak Dinas Bina Marga berani menggaransi kita DPRD siap suport,” tukas Andi Muharir. (wan/C)
