Dewan Minta Kejaksaan Proses Mafia Pajak

MAKASSAR, BKM– Memberantas mafia pajak menjadi salah satu atensi utama anggota DPRD Kota Makassar. Termasuk tindakan kecurangan oleh objek pajak dan makelar pajak.
Hal ini ditegaskan dewan karena masih rendahnya pembayaran di sektor pajak daerah sehingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar sulit mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pajak perhotelan sebesar Rp142 miliar per tahun.
Hal ini disampaikan langsung anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Irwan Djafar.
Ia menambahkan, bahwa penagihan pajak dari berbagai sektor sulit dilakukan disebabkan masih banyaknya oknum yang bermain dibalik penagihan pajak.
“Masih banyak sekali oknum dek yang bermain, jadi sampai sekrang PAD kita rendah terus. Meski begitu, kita tetap menunggu kinerja satgas penarik pajak, apakah dengan adanya mereka penagihan pajak kita bisa maksimal,” ungkapnya saat di gedung DPRD Makassar, Senin (17/7).
Selain itu, legislator Fraksi Nasdem ini juga meminta dukungan kejaksaan untuk memeriksa seluruh hotel yang ada di Makassar, termasuk oknum yang selalu mempermainkan pajak daerah.
” Karena itu termasuk penggelapan pajak. Jadi wajib kita libatkan kejaksaan biar mereka yang masuk memeriksa, kita hanya sekadar menjadi pengawas saja,” ucapnya.
Bukan hanya itu, saat ini jumlah hotel yang tersebar sebanyak 265 unit, 90 persen hotel yang ada di Makassar telah melaporkan potensi pajaknya, dengan okupansi 40 persen.
Terpisah, Dosen Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana UMI, Sahrudin Nawir juga mengatakan, malasnya warga Kota Makassar membayarkan pajaknya bukan karena disebabkan tidak mampu membayar, sebab ada beberapa oknum yang menggelapkan pajak tersebut dan tidak berimbangnya wajib bayar pajak antara hak dan kewajiban.
” Coba deh kita berpikir secara analogi, wajib bayar pajak akan patuh ketika ada keberimbangan antara hak dan kewajiban, banyak wajib pajak seperti hotel, rumah makan, tempat hiburan yang kurang menyetor pajak tapi tidak ditindaki, coba masyarakat biasa,” bebernya.
Menurut dia, pajak itu untuk pembangunan bangsa dan negara. Sehingga Pemerintah Kota Makassar harus benar-benar menunjukkan pembangunan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat.
“Harus memang ada sinergitas antara penegak hukum dan penarik pajak itu sendiri, agar timbul kesadaran untuk membayar pajak,” tuturnya.(ita)