Ribuan Anak Gowa Tak Terekrut di SMA/SMK

GOWA, BKM — Sekitar seribuan lulusan SMP di Kabupaten Gowa kini terancam tidak terekrut ke sekolah SMA/SMK yang ada di Gowa. Bahkan proses belajar mengajar sudah mulai berjalan sejak Senin 17 Juli lalu. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan termasuk para orangtua calon siswa yang anaknya tidak terekrut.
Selain karena proses pendaftaran berbagai jalur dinilai menyusahkan, juga lantaran adanya pembatasan jumlah kelas. Sehingga wajar banyak anak-anak khususnya yang berdomisili tetap di Gowa tidak kebagian terdaftar masuk.
Selain itu, keluhan dari masyarakat pun bertubi-tubi. Karena aturan yang dulu dicanangkan Pemkab Gowa bebas biaya pendidikan alias adanya program pendidikan gratis, kini tidak berlaku lagi. Artinya, uang sekolah harus dibayarkan masing-masing siswa.
”Di Gowa itu berlaku pendidikan gratis. Jadi selama ini anak-anakku tidak ada yang bayar uang sekolah. Tapi sekarang, SMA/SMK berpindah kelola ke Pemprov maka kami akan kembali mengeluarkan uang besar untuk membayar uang sekolah setiap bulan,” kata Ilham Dg Mangung, warga Sungguminasa, Rabu (19/7).
Terkait banyaknya anak Gowa yang tidak terekrut di sekolah dekat domisilinya, sejumlah warga mendemo SMAN 9 Gowa yang terletak di Kecamatan Pallangga. SMAN 9 ini sebelumnya bernama SMAN 1 Pallangga didemo sekitar pukul 10.00 Wita.
Didemo berbagai lapisan masyarakat, Kepala SMAN 9 Gowa, Hj Fatmawati Sommeng tampak cuek saja. Dia menilai wajar reaksi yang dilakukan para orangtua calon siswa yang tidak terekrut di SMA yang dipimpinnya itu.
”Kita sudah tahu bagaimana juknisnya. Untuk SMA/SMK itu ada juknisnya. Jadi perekrutan calon siswa di sini tidak tetap mengikuti petunjuk teknis,” kata Fatmawati kepada wartawan yang mengkonfirmasi terkaut aksi demo yang dilakukan masyarakat terhadapnya.
Fatmawati menilai aksi demo ini tidak bagus. Bahkan, jika yang datang demo itu hanya dua orang (orangtua calon siswa) yang bahkan menurutnya sudah beberapa kali dibijaksanainya agar bisa terekrut masuk yakni menambah jumlah poin untuk jalur domisili sebanyak 50 poin dari ketentuan seharusnya. Namun tetap saja calon siswa bersangkutan nilainya tidak memenuhi standar lulus.
”Nilainya cuma 125. Terakhir setelah ditambahkan tetap di bawah standar. Yakni cuma 195,50. Jumlah siswa yang kami terima disini sebanyak 280 dari 500 kuota. Itupun sudah maksimal delapan kelas. Apalagi sekarang aturannya hanya 36 siswa per kelas. Soal demo ini, yah wajar-wajar saja. Sepanjang tidak anarkis ji,” kilah Fatmawati.
Terpisah, Kadis Pendidikan Gowa, Dr Salam yang dikonfirmasi siang kemarin, mengatakan, ketetapan pelaksanaan PPDB itu sudah berlaku secara nasional. Salam mengaku trenyuh dengan kondisi yang dialami ribuan calon siswa di Gowa akibat aturan nasional tersebut.
”Ini semua yang menjadi bahan pertimbangan kami di Disdik. Sehingga harus diperjuangkan agar SMA/SMK bisa kembali dikelola pemerintah kabupaten/kota. Mudah-mudahan Pemkab Gowa bisa,” ucap Salam.
Diakui, banyak regulasi yang dikeluarkan pusat sangat perlu dikaji kembali. Sebab menghambat anak-anak untuk terkafer dengan baik di sekolah dalam daerah domisili sendiri. (sar/mir)