SIDRAP, BKM — Siswa baru di kabupaten dipaksa merogoh koceh dalam-dalam hanya untuk membayar Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN).
Belum masuk sekolah, calon siswa SMA/SMK di Sidrap ini, sudah dibebani dengan pembayaran ratusan ribu rupiah.
Kebijakan yang mengharuskan siswa ikut tes urine narkoba, memaksa siswa/siswi harus mengeluarkan uang pribadi lantaran biaya SKBN tidak ditanggung APBN maupun APBD.
Karena wajib, siswa terpaksa menjalaninya. Siswa harus membayar biaya tes urine. Besarannya pun bervariasi antara Rp145 ribu-Rp269 ribu.
Pantauan test test bebas narkoba di Sidrap, sejak Senin (17/7) sekitar 800 orang siswa baru menjalani tes urine di tiga lokasi berbeda.
Ada di Klinik Dika Pangkajene, ada pula di RSUD Arifi Nu’mang Rappang dan RSUD Nene Mallomo (Nemal) Pangkajene.
Hasil penelusuran di tiga tempat berlangsungnya tes urine siswa menyebutkan, pembayaran paling murah berlaku di Klinik Dika, biayanya
hanya Rp145 per anak.
Besarnya biaya tes urine yang berlaku di Klinik Dika itu, diutarakan siswa dan orang tua siswa yang datang memeriksa disana.
“Anak saya bayar segitu Rp145 ribu di Klinik Dika. Yah, karena itu sifatnya penting, mau tak mau kami harus bayar,” keluh salah satu orang tua siswa, ibu Ramlah, warga Pangkajene kecamatan Maritengngae.
Keresahan siswa juga terjadi saat menjalani tes urine di RSUD Arifin Nu’mang. Dibagian utara wilayah Sidrap ini, siswa bahkan terpaksa membayar hingga Rp210 ribu per anak.
Kondisi itu, tak kalah yang dirasakan siswa saat menjalani tes urine di RSUD Nemal. “Di RSUD Nemal anak saya malah bayar Rp269 ribu,” beber Darman, orang tua siswa.
Darman adalah salah satu orang tua siswa di Sidrap yang mengaku sangat menyayangkan adaya kebijakan itu.
“Masalahnya sangat menyiksa, coba dibayarkan pemerintah, lain cerita,
kata Darman lagi.
Lantas, apa alasan mahalnya biaya tes urine itu?. Petugas laboratorium
Klinik Dika, Sudarmin mengatakan biaya tes urine itu memang tak murah.
Bahkan, kata dia, pembayaran Rp145 ribu per anak itu, hanyalah untuk biaya alat mono tes yang menggunakan tiga parameter saja.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Sidrap, Nur Kanaah, enggan berkomentar soal itu.
“Saya tidak bisa komen dinda, itu ranah Pemprov menjelaskan,” kata Nur Kanaah via WhatSaap menjawab pertanyaan wartawan.
Ketua DPRD Sidrap, Zulkifli Zain. Meski prihatin, namun ia juga mengaku tak bisa berbuat banyak soal itu.
Namun sebagai perwakilan rakyat di daerah itu, pria yang akrab disapa H Pilli itu, tetap berharap kepada Pemprov Sulsel untuk menyikapi hal itu.
Kepala SMA Negeri 1 Panca Rijang, Rustam mengaku tidak melaksanakan tes narkoba dan kesehatan bagi siswa baru pada lingkungan sekolah yang dipimpinnya itu.
Dia mempersilakan siswa baru untuk memilih tempat pelaksanaan tes urine dan kesehatan. Kepala SMK Negeri 1 Sidenreng, Sulaiman takut melaksanakan tes urine di sekolah, karena rawan Pungutan Liar (Pungli). (ady/C)
