Temui Mahasiswa Pangkep

ANGGOTA Komisi 3 DPR RI Akbar Faisal, meminta kepada mahasiswa dan pemuda di daerah ini untuk berhati -hati bermain di medsos. Sekarang ini sudah banyak orang ditangkap gegara tidak tahu suatu masalah, kemudian masuk ke pusaran masalah itu dan terlalu sok tau (Sokta) gitu lho.
Hal ini diungkapkan Akbar ketikan mengikuti reses di kabupaten Pangkep tepatnya di Cafe Logos, Senin (31/7) malam. Akbar mengapresiasi kehadiran mahasiswa dan pemuda Pangkep untuk menyalurkan aspirasinya di Cafe milik Wakil Ketua DPRD Pangkep Rizaldy Parumpa.
Alumni IKIP Ujung Pandang ( UNM sekarang) berharap agar lebih memahami dan mendalami apa yang terjadi dinegeri ini. Silahkan menonton berita, tetapi jangan ditelan mentah -mentah. “Apalagi jika masuk bermain medsos, mesti lebih berhati-hati agar kita tidak begitu mudah terjebak ke dalam ranah hukum,”jelas Akbar.
Sebelumnya, Politisi PKS yang tak lain adalah Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin juga bertemu dengan mahasiswa di Cafe The Clove, Maros, Minggu (30/7).
Akmal membahas pentingnya menjaga keutuhan NKRI, ia menghimbau bagaimana agar para pemuda dan mahasiswa ikut terlibat menjaga Indonesia. “Generasi muda harus paham bagaimana konsep 4 pilar agar mereka punya kemauan dari dalam diri sendiri untuk ikut menjaga keutuhan NKRI”ujar mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini. Para mahasiswa yang hadir sangat antusias memberikan pertanyaan. Salah satunya adalah ketua HMI komisariat STIM, Jufriadi. Ia menanyakan bagaimana alokasi beasiswa yang sangat minim di kabupaten Maros.
“Kami mempertanyakan bagaimana sebenarnya biaya pendidikan di Kabupaten Maros, masa di Pangkep Rp.17 M, sementara di Maros hanya Rp300 jutaan, itupun tidak disalurkan karena terbentur diregulasi, mohon penjelasannya kanda”ujar Jufriadi.
Akmal mengatakan jika seharusnya DPRD harus segera membuat regulasi. “DPRD Maros ini harusnya membuat regulasinya cepat, panggil tim ahli dari pendidikan dan ekonomi lalu konsultasikan ke BPK, kalau sudah ada jalan bisa segera dilaksanakan karena toh dana itu juga adalah dana yang berasal dari masyarakat, bukan milik bupati atau DPRD,”ujar Akmal. (ari-udi/rif/c)