TP Akhirnya Setujui Hibah Pilwali Rp 16 Miliar

PAREPARE,BKM–Pemerintah kota Parepare akhirnya menyetujui dana hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Wali kota (Pilwali) 2018 sebesar Rp16 miliar.
Wali Kota Dr HM Taufan Pawe (TP) dengan ketua KPU Nur Nahdiyah melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), Jumat, (4/8) disaksikan unsur muspida dan pejabat lingkip Pemkot Parepare.
Pencairan anggaran dana hibah tersebut dilakukan dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp4 Miliar yang dialokasikan pada APBD 2017 serta tahap kedua sebesar Rp12 Miliar yang bersumber pada APBD 2018 yang dicairkan pada akhir Januari 2018.
TP berharap KPU Parepare dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya, serta memberikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap. “Saya mohon kepada KPU agar memperbaiki model pertanggungjawaban anggaran yang digunakan dan dilaporkan secara berkala,”jelas TP.
Sebelumnya, KPU mengusulkan dana sebesar Rp21,9 Miliar namun dirasionalisasi, agar tidak berbenturan dengan hukum nantinya.”Kita harus berpegang teguh dan taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran, agar jauh dari persoalan hukum ” terangnya.
Mengenai pertimbangan besaran anggaran dana hibah, TP mengatakan, jika proses rasionalisasi telah dilakukan secara cermat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengkaji jumlah calon yang diprediksi pada pesta demokrasi itu.
TP mencermati, jumlah kursi di parlemen sebanyak 25 dirasionalkan dengan 5 calon, sehingga anggaran Rp 16 miliar dari jumlah Rp 21.9 yang diusulkan dapat mengakomodir proses Pilkada, mulai tahapan awal hingga akhir.
Ketua KPU Parepare Nur Nahdiyah mengaku, jika anggaran Pilwali yang dihibahkan sangat rasional dari jumlah calon yang diprediksi nanti. “Kalau di angka Rp 21.9 miliar itu dengan asumsi untuk 8 calon, setelah Pemkot meminta kami untuk merasionalkan, maka kami melakukan diskusi dan kembali mengkaji sebenarnya berapa yang rasional untuk diusul. Betul yang dikatakan Pak Wali, dari jumlah kursi di DPRD saat ini, maka sangat memungkinkan ada 5 calon, belum lagi perseorangan. Kami dari KPU bersepakat mematok 5 calon, sehingga hampir semua item turun, termasuk dana kampanye, biaya pencalonan sehingga sangat signifikan terhadap hasil rasionalisi Rp 16 miliar, Insya Allah cukup,”jelas Nur Nahdiyah. (smr/rif/c)