Anggaran Pilgub tak Pernah Cukup

MAKASSAR, BKM–Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, Pemilihan Wali Kota (Pilwali) maupun Pemilihan Bupati (Pilbup) dipastikan tidak cukup dan tak akan pernah cukup. Untuk iyu, pemerintah provinsi berharap agar anggaran yang ada dimaksimalkan guna membiayai sejumlah tahapan. “Soal anggaran memang tak cukup dan tak akan pernah cukup. Untuk itu, kita
berharap anggaran yang ada dapat dimaksimalkan guna membiayai tahapa Pilkada serentak,”ujar Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ketika ngopi bersama Ketua DPRD Sulsel HM Roem dikantin DPRD, Senin (4/9) siang.
Pernyataan SYL juga dikaitkan kedatangan badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Sulsel yang mengadu lantaran masih ada tiga daerah yang belum menganggarkan dana untuk Panwaslu di APBD pokok 2017.
Padahal sesuai tahapan Pilkada 2018, prosesnya sudah dimulai bulan September ini. Tiga daerah yang tak memberikan pos anggaran untuk Panwaslu adalah Pinrang, Parepare, dan Enrekang.
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan pihaknya sudah memberikan proposal anggaran untuk panwaslu ke pemda terkait. Hal ini dilakukan sebelum penyusunan APBD 2017 di akhir tahun 2016 lalu. “Kita sudah usulkan proposal anggaran agar bisa dimasukkan ke APBD 2017. Kami tak tahu persoalannya dimana, sampai hari ini kami tak dapat anggaran yang dialokasikan di 2017,” uangkapnya, usai penandatangan Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemprov dan Bawaslu Sulsel di kantor Gubernur, Senin (4/9).
Untuk itu pihaknya berharap, Pemprov Sulsel bisa memfasilitasi ke pemda terkait. Terlebih saat ini panwaslu yang ada baru dilantik dalam beberapa hari yang lalu.
Terkait penandatangan NPHD untuk anggaran Pilgub 2018, Bawaslu mendapat kucuran anggaran sekitar Rp141 miliar. Anggaran ini bersumber dari APBD pokok 2017 dan 2018, yang selanjutnya akan disharing ke 24 kabupaten/kota. “Untuk NPHD ke kabupaten/kota, kami sementara menghitung. Kan beda Antara daerah yang berpilkada dan tidak. Shering berpilkada kami siapkan hitungan untuk mencukupi APBD daerah,” jelas Arumahi.
Pemberian anggaran ke daerah akan memperhitungkan jumlah kecamatan, kelurahan/desa dan TPS. Di mana untuk personil setiap kabupaten/kota memiliki 3 anggota Panwaslu, 1kecamatan 3 orang panwascam, lurah dan desa satu orang dan setiap TPA akan diawasi satu orang juga.
SYL yang menerima keluhan ini meminta kepada Sekda Sulsel, Abdul Latief untuk menyurati ketiga daerah yang tak memberikan anggaran di APBD 2017. (rhm/rif)