KPU Gowa Janji tak Akan Bengkok di Pilgub

GOWA, BKM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa, menyatakan tidak akan ‘bengkok’ dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 27 Juni 2018 maupun pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang. “KPU Gowa tidak akan bengkok-bengkok karena itu KPU harus adil, jujur dan terpercaya,” kata ketua KPU Gowa Zaenal Ruma di sela-sela kegiatan penyuluhan Undang-undang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang berlangsung di Hotel Grand Town Makassar, Sabtu (9/9).
Kegiatan penyuluhan yang dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Gowa, Polres dan Kodim 1409, Ketua Panwas Gowa, Suherly, para perwakilan partai politik, ormas, tokoh masyarakat, OKP, LSM serta media ini dibuka resmi Bupati Gowa diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Gowa, H Marsuki M.
Dijelaskan Zaenal, menghadapi pesta demokrasi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu pada 2019 mendatang, berbagai persiapan mulai dilakukan KPU. Salah satunya adalah kegiatan penyuluhan UU Pilkada dan Pemilu yang harus diketahui dan dipahami seluruh masyarakat di daerah ini.
Zaenal juga mengatakan, selain penyuluhan dan sosialisasi terkait kepemiluan, pihaknya juga (KPU) segera merekrut lembaga Adhock seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dijadwalkan Oktober mendatang.
Zaenal pun menegaskan dalam perekrutan lembaga Adhock itu, pihaknya mengharamkan surat sakti (rekomendasi) dari manapun. “Tidak boleh ada surat sakti atau rekomendasi dari camat, lurah dan sebagainya karena pada undang-undang ada regulasi yang mengatur KPU harus menyeleksi. Karena itu, catatan-catatan yang kurang di tahun-tahun lalu di KPU itu kita benahi. KPU tidak boleh curang,” tandas Zaenal.
Penyuluhan menghadirkan tiga pemateri yakni Prof Dr Baso Amang (akademisi), Mappinawang (pakar hukum) serta Haerul Mannan (Divisi Hukum KPU Sulsel).
Asisten 1, Marsuki mengatakan penyuluhan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tahapan dan jadwal Pemilu dan Pilkada demi suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi ini pada tahun mendatang. “Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 serta Pilpres bersamaan atau serentak ini harus ada kesamaan persepsi para stakeholder sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya para pemilih pemula agar dapat memahami segala undang-undang serta tahapan-tahapan hingga pada kerja-kerja KPU,” terang Marsuki membacakan sambutan bupati. (sar/rif)