MAMUJU, BKM — Sebagai tindak lanjut penandatanganan Memorandum of Undestanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dengan Kodim 1418 Mamuju terkait penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Kamis (14/9), kembali dilakukan pertemuan terbatas yang dilaksanakan di ruang kerja sekretaris daerah antara perwakilan Kodim dengan jajaran Pemkab Mamuju yang diwakili badan kepegawaian dan diklat daerah, Satpol PP, dan bagian organisasi.
Dalam pertemuan yang diagendakan dapat merumuskan tata cara penerapan kerjasama tersebut, Sekretaris Kabupaten Mamuju, H Suaib menegaskan, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menerapkan PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dimana salah satunya memuat soal kedisiplinan.
”Kepala dinas dan eselon tiga pun akan kita berikan sanksi menyangkut kedisiplinan ini. Namun pemberian sanksi ini tentu akan berjenjang, agar dapat menjadi contoh kepada bawahan soal kedisiplinan,” tandas mantan kepala dinas PU ini.
Penegakan disiplin ini dilakukan minimal agar dapat mendeteksi para pegawai yang benar-benar malas untuk hadir ke kantor. Karena berdasarkan PP No 11 Tahun 2017 jika PNS yang tidak pernah hadir namun tetap menerima hak berupa gaji, maka itu adalah sebuah pelanggaran yang dapat berujung pidana. Karenanya, ini sangat perlu untuk ditertibkan.
Rencananya, keterlibatan TNI tidak hanya sebatas pengawasan dan pemberian sanksi. Namun juga disepakati mereka akan memberikan bimbingan terkait tata cara baris-berbaris yang benar. Sehingga nantinya pelaksanaan tiap agenda upacara baik yang sifatnya harian maupun upacara besar tiap ASN akan selalu siap tampil menjadi pelaksana upacara. (ala/mir/c)
Sekkab Janji Tak Tebang Pilih
×
